Acara ini akan dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, anggota DPR, perwakilan pemerintah daerah, serta para mitra kerja jangka panjang untuk bersama-sama meninjau perjalanan kerja sama bilateral dan menyaksikan penguatan hubungan kemitraan pertanian antara Taiwan dan Indonesia.

Profesor Dr. Yunus dari Universitas Hasanuddin (UNHAS)akan menyampaikan presentasi utama berjudul “Bridging the Past and the Future: The Impact and New Chapter of Collaboration between Hasanuddin University and the Taiwan Technical Mission in South Sulawesi.”

Dalam paparannya, beliau akan mengulas hasil luar biasa dari proyek benih padi di Sulawesi Selatan serta memperkenalkan proyek baru pengembangan benih jagung, yang melambangkan langkah baru dalam kerja sama dan inovasi pertanian antara Indonesia dan Taiwan, membuka babak baru dalam pertukaran teknologi dan pengembangan varietas unggul.

Selain sesi utama, acara ini juga akan menampilkan inovasi terbaru di bidang pertanian cerdas, termasuk sistem pemantauan data lahan dan penerapan teknologi drone dalam manajemen pertanian.

Sesi sore akan berfokus pada dua proyek utama, yaitu “Proyek Peningkatan Produksi dan Pemasaran Bawang Putih dan Bawang Merah di Sumatera Utara” serta “Proyek Penguatan Sistem Pemasaran Sayuran dan Buah di Karawang.”

Selain itu, para guru sekolah pertanian dan perwakilan petani muda akan berbagi pengalaman mereka secara langsung, memperlihatkan kontribusi nyata Taiwan dalam membantu modernisasi dan peningkatan rantai nilai pertanian di Indonesia.

Acara ini tidak hanya menjadi momen untuk meninjau kembali upaya dan kontribusi Taiwan Technical Mission selama hampir setengah abad di Indonesia, tetapi juga menegaskan semangat co-creation (penciptaan bersama), shared prosperity (kemakmuran bersama), dan mutual progress (kemajuan bersama) yang menjadi dasar kerja sama Taiwan–Indonesia.

Taiwan Technical Mission berharap melalui acara ini dapat menyampaikan pesan kepada berbagai pihak bahwa Taiwan Technical Mission adalah mitra yang tepercaya dan berjangka panjang dalam pembangunan pertanian Indonesia, serta akan terus bekerja sama dalam mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan demi masa depan pertanian Indonesia yang lebih maju.

Artikel Taiwan Technical Mission Rayakan 49 Tahun di Indonesia, Mendorong Babak Baru Kerja Sama Pertanian pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Bahkan tidak hanya sampai disitu, tindakan yang mereka lakukan tersebut sudah merupakan sebuah tindak pelecehan terhadap negara karena mereka sudah tidak menghormati UU dan peraturan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia.

Hal ini tentu tidak bisa ditolerir. Untuk itu kita meminta pihak pemerintah menutup sementara bandara tersebut dan mengusut tuntas masalah ini serta menyeret mereka-mereka yang terlibat di dalamnya ke pengadilan karena apa yang mereka lakukan jelas-jelas akan bisa mengancam kedaulatan ekonomi dan politik dari bangsa dan negara kita.

Anwar Abbas
Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan
Wakil Ketua Umum MUI

Artikel Bandara Morowali Pelecehan Terhadap Negara pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

INDONESIA UPDATE – Taiwan kembali menyerukan dukungan internasional agar dapat berpartisipasi secara substantif dalam INTERPOL. Seruan ini disampaikan untuk memperkuat kerja sama global dalam memerangi kejahatan lintas negara yang kian kompleks, terutama melalui pertukaran intelijen secara real-time.

Didirikan pada 1923, INTERPOL kini memiliki 196 negara anggota dan menjadi lembaga kerja sama kepolisian terbesar di dunia setelah PBB. Organisasi ini menjadi pusat koordinasi penanganan terorisme, kejahatan siber, hingga kejahatan terorganisasi melalui jaringan National Central Bureau (NCB). Namun, Taiwan telah dikecualikan selama lebih dari empat dekade karena alasan politik, sehingga tidak memiliki akses terhadap basis data, mekanisme komunikasi, maupun kegiatan resmi INTERPOL.

Kapabilitas Taiwan dalam Memerangi Kejahatan

Meski tidak menjadi anggota, kemampuan penegakan hukum Taiwan diakui luas. Berdasarkan data Numbeo, Taiwan berada di peringkat keempat negara teraman dari 147 negara. Tingkat kejahatan yang rendah, penegakan hukum efektif, serta kerja sama erat antara warga dan polisi menjadi faktor utama.

Taiwan juga mencatat keberhasilan dalam penanganan kasus narkoba, kejahatan siber, dan penipuan lintas negara. Namun tanpa akses ke sistem komunikasi global INTERPOL I-24/7, informasi penting sering tidak dapat dibagi secara cepat. Keterlambatan ini berpotensi menyebabkan lolosnya pelaku, hilangnya barang bukti, dan meningkatnya risiko bagi korban.

Taiwan Merupakan Mitra  Penegakan Hukum yang Andal bagi Negara-negara di Seluruh Dunia

Perkembangan kejahatan lintas negara semakin pesat. Sindikat penipuan, perdagangan manusia, hingga kejahatan berbasis aset digital memanfaatkan pergerakan global untuk menghindari deteksi. Absennya Taiwan dalam INTERPOL menciptakan celah keamanan yang dinilai membahayakan kawasan Indo-Pasifik dan dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, sindikat penipuan bermodus pusat kejahatan online banyak berpindah ke Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Laos. Ribuan korban dari puluhan negara terjerat jaringan ini melalui bujuk rayu pekerjaan palsu. INTERPOL dalam laporan 30 Juni menyebut kejahatan ini sebagai fenomena global, dengan korban mencapai ratusan ribu orang.

Taiwan memiliki rekam jejak kuat dalam menangani kasus seperti ini. Pada 2024, polisi Taiwan mengungkap forum Creative Private Room, platform besar untuk distribusi materi eksploitasi seksual anak berbasis mata uang kripto. Kasus yang melibatkan lintas negara dan teknologi canggih ini menegaskan kesiapan Taiwan berkontribusi dalam penanganan kejahatan siber global.

Dukungan Internasional Menguat

Para pengamat internasional juga menyoroti perlunya keterlibatan Taiwan dalam INTERPOL. Dalam artikel yang berjudul ” Taiwan INTERPOL Exclusion Undermines Global Policing Efforts” dari Australian Strategic Policy Institute, Dr. John Coyne menyebut Taiwan adalah mitra penting di kawasan Indo-Pacific. Pengecualian Taiwan justru menghambat koordinasi penegakan hukum global. Ia menilai infrastruktur Taiwan—termasuk pelabuhan, penerbangan, dan sistem keuangan—merupakan titik strategis yang rawan dimanfaatkan jaringan kriminal.

Taiwan menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan mitra internasional, berbagi keahlian, dan berpartisipasi dalam upaya global memerangi kejahatan lintas negara. Karena itu, negara-negara dunia didorong untuk mendukung Taiwan hadir sebagai pengamat dalam Sidang Umum INTERPOL serta dilibatkan dalam pertemuan dan mekanisme kerja sama organisasi tersebut.

Artikel Seruan Dukung Partisipasi Taiwan di INTERPOL untuk Perkuat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Hal ini disampaikan Menhaj Irfan Yusuf saat kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam rangka sosialisasi reformasi kelembagaan dan mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447H/2026M.

​”Kemenhaj mengusung reformasi kelembagaan dan integritas dimana struktur kelembagaan daerah akan segera dirampungkan. Pejabat eselon yang ada akan dilantik sebagai Plt.Kepala Kanwil/Kantor dan akan menjadi definitif dengan syarat mutlak apabila sukses dan bersihnya penyelenggaraan haji 2026,” kata Menhaj Irfan Yusuf di Bandung, Jumat (21/11/2025).

“Kami menekankan pentingnya integritas tinggi dan melarang keras adanya permainan sedikit pun dalam pelayanan haji,” sambung Gus Irfan panggilan akrabnya.

Istitha’ah Kesehatan Jadi Syarat Utama

Dalam kunjungan kerja ke Jawa Barat, Gus Irfan meminta penyelengara haj tingkat provinsi dan kabupaten/kota melakukan persiapan dini untuk menjamin optimalisasi aspek teknis.

Seperti daftar jemaah yang berhak melunasi biaya haji akan segera diumumkan dan proses pelunasan dapat dimulai. Begitu juga dengan istitha’ah calon Jemaah haji.

Istitha’ah ​Kesehatan calon Jemaah menjadi syarat utama yang tidak bisa ditawar. Pelanggaran berisiko denda hingga pengurangan kuota. Jemaah yang tidak lolos istitha’ah dalam pemeriksaan acak di bandara kedatangan Arab Saudi akan dipulangkan,” tegas Gus Irfan.

Terkait rekrutmen petugas haji 2026 lanjut Gus Irfan akan dilakukan secara professional dan bersih dari titipan. Calon petugas haji yang lolos nantinya akan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis selama satu bulan penuh.

“Kemenhaj juga mendorong transformasi Asrama Haji agar menjadi hotel yang mandiri dan mampu menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tidak bergantung pada pendanaan pusat. Kemenhaj berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih bersih, adil, profesional, dan berorientasi pelayanan terbaik,” tutup Gus Irfan.

Artikel Haji 2026, Kemenhaj Rampungkan Struktur Kelembagaan Kanwil dan Kantor Kemenhaj pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kepala BPOM, Prof. Taruna Ikrar, M.D., Ph.D, ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik, pelaku bisnis, dan pemerintah dalam mendorong inovasi dan riset di sektor kesehatan serta obat dan makanan.

Agenda ini akan diikuti oleh 10 booth peserta dari Korea, Malaysia, India, Singapura, dan Indonesia, serta 20 perguruan tinggi nasional. Oleh sebab itu, dr. Reza Gladys membuka booth produk skincare Glafidsya dan Dermagloss selama acara yang berlangsung 2 hari tersebut.

“Gebyar ABG diharapkan menjadi momentum baru untuk mempertemukan ide, riset, dan peluang bisnis yang dapat mendorong kemandirian inovasi nasional terlebih untuk produk-produk lokal,” kata dr. Reza Gladys, di lokasi.

Dengan adanya booth produk skincare yang ia dirikan selama 12 tahun itu, menandakan bahwa produk Glafidsya dan Dermagloss telah lulus uji BPOM, aman, dan tentunya tidak berbahaya.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membuka acara secara daring. “Inisiasi dan kolaborasi kunci kemajuan di era kita sekarang,” kata Gibran Rakabuming Raka.

Reza Gladys menjelaskan bahwa tak hanya sekedar berjualan saja, pengunjung dapat melakukan skin analysis di booth tersebut. “Glafers bisa melakukan free konsultasi dengan dokter-dokter Glafidsya, skin analysis juga dan masih banyak kegiatan menarik lainnya,” ungkap wanita asal Cianjur itu.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menyebut kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penguatan ekosistem inovasi nasional.

“Kami ingin ruang inovasi Indonesia terus tumbuh melalui kontribusi akademisi, dunia usaha, dan pemerintah,” kata Taruna Ikrar.

Artikel dr Reza Gladys Ikut Berpartisipasi Acara BPOM Gelar Gebyar ABG pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Pernyataan ini disampaikan Menhaj Irfan Yusuf saat kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka persiapan haji 2026.

“Pemerintah dalam hal ini Kemenhaj RI mendorong pelaku UMKM lokal dalam pemenuhan konsumi pada penyelenggaraan haji 1447H/2026M. Kami mendukung pelibatan UMKM lokal yang tentunya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat,” kata Irfan Yusuf di Surabaya, Minggu (16/11/2025).

“Apalagi food test makanan ready to eat jemaah haji nanti merupakan milik Pemprov Jatim. Tentunya ini peluang besar bagi UMKM lokal,” sambung Menhaj.

Dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur, Menhaj Irfan Yusuf juga bertemu dengan Gubernur Jatim
Khofifah Indar Parawansa membahas berbagai persiapan haji 2026, mulai dari kesiapan Asrama Haji Sukolilo, Kantor Kanwil Kemenhaj, PLHUT, skenario kuota haji reguler hingga kuota Petugas Haji Daerah (PHD).

“Kemenhaj dan Pemprov Jawa Timur sudah berkoordinasi secara intens dalam persiapan mendukung pelaksanaan ibadah haji 2026. Khusus PHD kami sampaikan maksimal pejabat setara eselon IV yang terlibat dalam petugas haji daerah demi layanan prima kepada jemaah haji, “ ujar Gus Irfan.

“Sementara bagi kabupaten/kota yang belum memiliki gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang nantinya menjadi kantor Kemenhaj, layanan haji dan umrah masih bergabung dengan Kemenag,” tandas Gus Irfan.

Artikel Menhaj Dorong UMKM Lokal Dalam Pemenuhan Konsumsi Haji 2026 pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Kebingungan semacam ini sangat bisa dipahami. Selama bertahun-tahun, sistem pembagian kuota haji di Indonesia dijalankan dengan pola yang berbeda dari prinsip keadilan substantif yang kini sedang ditegakkan. Dalam sistem lama yang selama ini diberlakukan, kuota nasional dibagi ke dalam provinsi, kemudian ke kabupaten/kota (di beberapa wilayah), dengan dasar jumlah penduduk muslim, bukan urutan pendaftaran jemaah (waiting list). Akibatnya, banyak daerah mendapat jatah besar meski jumlah pendaftarnya relatif kecil, sementara daerah dengan daftar tunggu panjang justru terus menunggu tanpa kepastian.

Kini, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019, pemerintah mulai menata ulang sistem agar lebih adil secara substantif. Pembagian kuota kini berdasarkan jumlah pendaftar atau waiting list nasional. Langkah ini memang menyebabkan perubahan signifikan: sebagian daerah mengalami peningkatan kuota, sebagian lagi penyesuaian. Namun secara prinsip, yang berubah bukan hak jemaah, melainkan cara menegakkan keadilan.

Mengapa Ada Jemaah yang Menurut Perhitungan Lama Sudah Waktunya, Tapi Belum Berangkat?
Banyak calon jemaah dari daerah seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, atau Bengkulu merasa heran karena menurut sistem lama, mereka sudah seharusnya berangkat tahun ini. Mereka sudah melunasi biaya, ikut manasik, dan menyiapkan diri sebaik-baiknya. Namun setelah diterapkan sistem baru berbasis waiting list provinsi, sebagian ternyata belum masuk dalam daftar keberangkatan.

Fenomena ini tidak disebabkan oleh kesalahan teknis atau penghapusan hak, melainkan karena urutan nomor porsi mereka berada di bawah jemaah lain dalam provinsi yang sama yang mendaftar lebih dulu. Dalam sistem baru, nomor porsi menjadi penentu utama keberangkatan. Dengan demikian, tidak ada lagi jemaah yang “menyalip” antrean dalam satu provinsi.

Mereka yang belum berangkat tahun ini tetap memiliki hak penuh untuk berangkat, hanya saja urutannya disesuaikan agar selaras dengan prinsip first come, first served. Artinya, antrian diluruskan, bukan dihapuskan.

Ketimpangan Pada Sistem Lama: Kuota yang Tak Paralel dengan Jumlah Pendaftar
Sumber utama persoalan selama ini terletak pada ketidaksesuaian antara jumlah kuota dan jumlah pendaftar riil.Selama hampir satu dekade, sejumlah provinsi menerapkan pembagian kuota ke kabupaten/kota berdasarkan jumlah penduduk muslim atau berdasarkan afirmasi tertentu.

Akibatnya, kabupaten dengan populasi besar tetapi daftar tunggu kecil memperoleh jatah berlebih, sedangkan kabupaten dengan antrean panjang justru kekurangan kuota. Kondisi ini melahirkan ketimpangan ekstrem: ada kabupaten yang setiap tahun bisa memberangkatkan ratusan jemaah meski daftar tunggunya pendek, sementara kabupaten lain hanya bisa memberangkatkan puluhan orang meski daftar tunggunya ribuan. Dalam beberapa kasus, situasi ini bahkan menimbulkan kecemburuan sosial di antara calon jemaah antarwilayah.

Sistem baru berbasis waiting list provinsi menghapus ketimpangan tersebut. Kini, seluruh calon jemaah di provinsi yang sama berada dalam satu antrean tunggal yang diatur berdasarkan urutan pendaftaran nasional. Proses ini menjamin bahwa setiap jemaah diperlakukan secara proporsional, tanpa diskriminasi administratif antar kabupaten.

Perubahan yang Diatur oleh Undang-Undang
Perubahan ini bukanlah keputusan administratif yang tiba-tiba, melainkan mandat hukum dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi ini secara eksplisit menegaskan bahwa pembagian kuota haji antarprovinsi dilakukan berdasarkan proporsi jumlah pendaftar (waiting list), proporsi jumlah penduduk muslim, atau gabungan keduanya.

Sebelum menetapkan waiting list sebagai dasar pembagian kuota, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrahtelah melakukan kajian teknokratik, simulasi kebijakan, dan serangkaian diskusi bersama para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah. Hasil kajian tersebut kemudian dibahas secara resmi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI pada 30 September 2025, di mana opsi waiting list dinilai paling adil dan rasional dibandingkan dua alternatif lainnya. Setelah melalui tahap sosialisasi publik di berbagai provinsi dan konsultasi dengan Komisi VIII DPR, pilihan ini akhirnya disahkan dalam Rapat Kerja (Raker) DPR RI pada 29 Oktober 2025 sebagai formula pembagian kuota haji tahun 1447H/2026M.

Dengan formula baru ini, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menghitung kuota provinsi berdasarkan total waiting list aktual. Provinsi dengan antrean panjang seperti Aceh, Sulawesi Selatan, NTB, dan Jawa Timur memperoleh tambahan kuota yang signifikan, sementara daerah dengan antrean pendek mengalami penyesuaian. Meski secara kasat mata tampak menurun, kebijakan ini merupakan langkah korektif untuk memulihkan keseimbangan nasional. Tujuannya bukan membedakan, tetapi menyamakan rata-rata masa tunggu nasional agar tidak ada lagi daerah yang menunggu 40 tahun, sementara daerah lain hanya 11 tahun.

Menjawab Kebingungan Publik: Hak Tidak Hilang, Antrian Diluruskan
Rasa kecewa di kalangan jemaah yang tertunda adalah hal yang manusiawi. Namun secara faktual, tidak ada hak yang hilang. Jemaah yang tertunda keberangkatannya karena penyesuaian kuota akan tetap diberangkatkan pada musim haji berikutnya sesuai nomor porsinya, dengan urutan nomor porsi yang tetap terjaga.

Nomor porsi tetap menjadi jaminan legal dan administratif, dana jemaah tetap aman di bawah pengawasan BPKH, dan seluruh proses kini bisa dipantau secara digital melalui sistem SISKOHAT.

Dengan kata lain, yang berubah hanyalah urutan berangkat, bukan hak berangkat. Jika ada yang merasa “sudah waktunya”, maka penjelasannya sederhana: ada yang lebih dulu mendaftar dan kini mendapat giliran. Kebijakan ini adalah penegakan keadilan substantif—bukan semua mendapat jatah sama besar, melainkan semua mendapat hak sesuai antrean sebenarnya.

10 Provinsi Terdampak
Sepuluh provinsi yang selama ini membagi kuota sampai level kabupaten/kota—yakni Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan—adalah yang paling terasa dampaknya ketika formula 1447H/2026 mengadopsi waiting list tingkat provinsi. Di provinsi-provinsi ini, pola lama berbasis proporsi penduduk muslim per kab/kota sering kali tidak paralel dengan jumlah pendaftar riil (waiting list); akibatnya ada kabupaten ber-populasi besar tetapi daftar tunggunya pendek yang selama bertahun-tahun menikmati jatah relatif besar, sementara kabupaten bertumpuk antrean justru kekurangan jatah. Dengan antrean tunggal di level provinsi, urutan nomor porsi menjadi satu-satunya rujukan: kabupaten/kota dengan pendaftar lebih awal dan antrean lebih tebal mendapatkan porsi lebih proporsional, sedangkan daerah yang selama ini “terbantu” oleh skema populasi mengalami penyesuaian turun, bahkan pada beberapa kasus nihil alokasi sementara—bukan karena haknya dihapus, melainkan karena tidak boleh lagi menyalip antrean dalam provinsi. Dampak ini tampak pada distribusi baru Jawa Barat yang jauh lebih mengikuti profil antrean dibanding pola historis, atau Bengkulu, Kalimantan Barat, Kaltim, Kaltara, Malut, Maluku, Papua Barat, Sulbar, dan Sulsel yang kini memperlihatkan pergeseran antar kab/kota sesuai kedalaman waiting list masing-masing. Intinya, keadilan substantif sedang ditegakkan: tidak semua daerah mendapat angka yang sama seperti dulu, tetapi setiap jemaah—di kabupaten mana pun—diposisikan sesuai urutan pendaftaran dalam antrean provinsinya, sehingga masa tunggu antar-wilayah dalam satu provinsi menjadi lebih wajar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dampak Sosial dan Rasionalitas Kebijakan
Kebijakan redistribusi kuota haji 2026 merupakan bentuk koreksi struktural terhadap ketimpangan yang lama dibiarkan. Dalam studi kebijakan publik, langkah seperti ini disebut sebagai restorative policy — kebijakan yang memulihkan keseimbangan dan memperbaiki distorsi sistemik.

Pada tahap awal, kebijakan semacam ini wajar menimbulkan gejolak sosial. Ada kabupaten yang merasa “kehilangan kuota”, dan ada jemaah yang merasa waktunya mundur. Tetapi dalam jangka panjang, manfaatnya akan dirasakan lebih luas: masa tunggu menjadi lebih merata, kesempatan berangkat lebih seimbang, dan rasa keadilan meningkat.

Kebijakan ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan efisiensi, transparansi, dan peningkatan mutu layanan haji. Dalam Sidang Kabinet 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas capaian Kementerian Haji dan Umrah yang berhasil menurunkan rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 2 juta tanpa menurunkan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Ini membuktikan bahwa reformasi haji tidak hanya tentang angka dan kuota, tetapi tentang perbaikan sistem pelayanan publik keagamaan secara menyeluruh.

Penutup
Kebijakan redistribusi kuota haji 2026 adalah tonggak penting dalam upaya menegakkan keadilan substantif dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Ia tidak membatasi hak siapa pun, melainkan meluruskan urutan yang selama ini tidak sejajar dengan prinsip keadilan.

Kebingungan sebagian jemaah adalah bagian dari proses transisi menuju sistem yang lebih jujur dan transparan. Namun bila dilihat secara ilmiah dan rasional, sistem baru berbasis waiting list justru merupakan jaminan keadilan dan kepastian, bukan ancaman.

Dalam konteks ibadah, kesabaran menunggu bukan sekadar ujian personal, tetapi juga wujud keimanan terhadap tertibnya sistem yang dibangun atas dasar kejujuran dan keadilan. Kini, Indonesia tengah menegakkan prinsip bahwa keadilan tidak berarti semua mendapat jatah yang sama, tetapi semua mendapat kesempatan yang sama adil.

Dan dalam hal haji, keadilan itu kini sedang dijaga dengan cara yang paling rasional, transparan, dan bermartabat — demi menghormati setiap langkah umat menuju Tanah Suci.

Dr. Puji Raharjo, S.Ag., S.S., M.Hum

Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kementerian Haji dan Umrah RI

Artikel Meluruskan Keadilan dalam Ibadah Haji: Rasionalitas di Balik Redistribusi Kuota 2026 dan Kebingungan Jemaah yang Tertunda pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Dengan lahan seluas 1.900 m² dan bangunan 1.400 m², Dealer Chery Wonder Pajajaran Bogor hadir untuk memaksimalkan potensi Bogor sebagai salah satu kota dengan mobilitas tinggi, aktivitas ekonomi yang dinamis, serta budaya penggunaan kendaraan pribadi yang terus berkembang. Sebagai wilayah yang menjadi pusat bisnis, tujuan wisata, dan koridor komuter menuju Jakarta, kebutuhan masyarakat Bogor terhadap kendaraan yang efisien, nyaman, dan dapat diandalkan terus meningkat. Karena hal tersebut, Chery melihat Bogor sebagai lokasi strategis untuk kemudahan akan akses layanan bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya.

“Peresmian Chery Wonder Pajajaran Bogor hari ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus memperkuat kehadiran dan layanan Chery di wilayah-wilayah berpotensi tinggi di Indonesia. Bogor memiliki dinamika pasar yang terus berkembang, dan kami ingin memastikan setiap konsumen mendapatkan pengalaman terbaik melalui fasilitas lengkap, standar layanan modern, serta dukungan tim profesional yang siap melayani keluarga besar Chery,” ujar Rifkie Setiawan, Head of Brand & Marketing Department PT Chery Sales Indonesia melalui siaran pers tertulis, Senin (17/11/2025).

Sebagai dealer pertama dari Grup Wonder yang bergabung ke jaringan Chery, peresmian ini
mencerminkan semakin tingginya minat dan kepercayaan para pemilik dealer terhadap prospek pertumbuhan Chery. Langkah ini selaras dengan strategi ekspansi agresif Chery yang berfokus pada pemerataan jaringan dan peningkatan kualitas layanan di berbagai wilayah di Indonesia, serta untuk kemudahan akses layanan penjualan hingga purna jual bagi Chery Family.

Dealer Chery Wonder Pajajaran Bogor menampilkan berbagai jajaran produk unggulan Chery seperti Chery J6, TIGGO 8 CSH, TIGGO 9 CSH, dan TIGGO Cross CSH, di mana dealer ini dibangun dengan fasilitas 3S (Sales, Service, and Spare-part) berstandar global Chery, didukung oleh tenaga ahli dan teknisi bersertifikasi resmi yang siap sedia membantu Chery Family.

Sejalan dengan langkah ekspansi ini, Chery juga terus memperkuat posisi dan eksistensinya di pasar Indonesia. Salah satu pencapaian yang turut dirayakan adalah keberhasilan Chery J6 yang mencapai penjualan 5.555 unit dalam satu tahun sejak peluncurannya. Hal ini merupakan sebuah milestone yang menunjukkan meningkatnya penerimaan dan kepercayaan konsumen Indonesia terhadap kualitas dan inovasi Chery.

Dalam rangka lebih memperkenalkan serta mendekatkan diri dengan masyarakat Tanah Air, Chery akan kembali berpartisipasi dalam ajang GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025. Ajang ini menjadi sarana penting bagi Chery untuk memperkenalkan teknologi, desain, serta visi mobilitas modernnya secara lebih luas. Pada kesempatan GJAW 2025 nanti, Chery juga akan membawa beberapa lini SUV terbaru bagi masyarakat Indonesia, sebagai bentuk komitmen Chery dalam memberikan pengalaman berkendara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dengan diresmikannya Dealer Chery Wonder Pajajaran Bogor, ditambah partisipasi aktif dalam berbagai ajang seperti GJAW, Chery menegaskan kembali upayanya dalam memperkuat hubungan dengan konsumen serta memperluas akses layanan di seluruh Indonesia. Kombinasi ekspansi jaringan, inovasi produk, dan pencapaian penjualan yang membanggakan menjadi bukti nyata bahwa Chery semakin diterima masyarakat dan siap melangkah lebih jauh dalam menghadirkan mobilitas cerdas dan berkelanjutan bagi seluruh Chery Family di Tanah Air.

Artikel PT Chery Sales Indonesia dan Wonder Group Perkuat Jaringan Dealer ke-66 Chery di Bogor pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Program ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, khususnya kader muda NU, melalui perluasan akses pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkeadilan.

Peluncuran program beasiswa ini digelar sebagai jawaban atas tantangan rendahnya akses pendidikan tinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2022, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Indonesia baru mencapai 31,16%, tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia (50%) dan Singapura (70%).

Kondisi ini mendorong PBNU dan BAZNAS RI untuk menghadirkan dukungan konkret bagi kader NU, santri, mahasiswa, dosen, dan aktivis yang memiliki potensi akademik namun terkendala akses dan pembiayaan pendidikan.

“Program beasiswa ini adalah ikhtiar PBNU untuk menghadirkan kader-kader unggul yang siap mengabdi bagi umat dan bangsa,” ungkap Direktur NU Scholarship, Muhammad Syaugillah dalam laporannya, Senin (17/11/2025).

Senada dengan itu, perwakilan BAZNAS RI, Deputi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan: M. Imdadun Rahmat, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya memperluas kemanfaatan zakat untuk pembangunan manusia Indonesia.

Puncak acara ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh lembaga pelaksana program beasiswa. Penandatanganan ini mengukuhkan sinergi kelembagaan yang berkelanjutan dalam memastikan pelaksanaan beasiswa berjalan dengan akuntabel, profesional, dan tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa pendidikan merupakan jantung dari peradaban. “NU berkomitmen membangun generasi masa depan yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berkarakter, berakhlak, dan memiliki kesiapan menghadapi tantangan global,” tuturnya.

Acara ini turut dimeriahkan dengan pemutaran video profil NU Scholarship, penampilan musik dari santri, serta peluncuran Buku Best Practice NU Scholarship 2024, yang merangkum capaian, pembelajaran, dan praktik baik dari pelaksanaan program setahun sebelumnya.

Tentang Program Beasiswa NU Scholarship 2025
Program beasiswa hasil kerja sama PBNU-BAZNAS RI ini memiliki sejumlah fokus utama, yaitu:
1. Memperluas akses pendidikan tinggi bagi kader NU dan masyarakat kurang mampu.
2. Memberikan beasiswa afirmasi, prestasi, dan riset untuk mahasiswa, dosen, dan aktivis NU.
3. Mendukung kesempatan studi dalam dan luar negeri melalui jejaring pendidikan nasional dan internasional.
4. Membangun ekosistem kaderisasi akademik yang terstruktur dan berkelanjutan di lingkungan NU.

Melalui inisiatif ini, PBNU dan BAZNAS RI berharap dapat membangun generasi muda NU yang tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga memiliki komitmen pengabdian serta kompetensi kepemimpinan untuk menjawab kebutuhan bangsa di masa depan.

Peluncuran Program Beasiswa NU Scholarship 2025 menjadi tonggak penting bagi NU
Scholarship dalam mempertegas perannya sebagai gerakan besar penguatan pendidikan.

PBNU dan BAZNAS RI mengajak seluruh pemangku kepentingan, lembaga pendidikan di bawah NU, dan publik untuk bersama-sama mendukung keberhasilan program ini sebagai ikhtiar membangun Indonesia yang lebih berilmu, berkarakter, dan berdaya saing global.

Artikel PBNU dan BAZNAS Luncurkan dan Sosialisasikan Program Beasiswa NU Scholarship 2025 pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Adapun perjalanan studi doktoral Arsul Sani dimulai pada September 2010 dengan mendaftar
pada professional doctorate program bidang Justice, Policy and Welfare Studies yang di Glasgow
School for Business and Society, Glasgow Caledonian University (GCU), Inggris. Perkuliahan
dilaksanakan melalui dua tahap.

Akhir 2012, Arsul menyelesaikan tahap pertama dan telah menerima transkrip akademik. Selanjutnya Arsul mulai menyusun proposal disertasi bersamaan dengan pencalonanannya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah X untuk Pemilu 2014 yang kemudian terpilih untuk periode 2014-2019.

Oleh karena padatnya kesibukan dan aktivitas di DPR, meskipun sempat mengajukan cuti akademik, menyebabkan penyelesaian disertasinya yang telah
selesai hingga 3 Bab pertama dari dari doctoral thesis menjadi tertunda. Sehingga pada pertengahan 2017, Arsul memutuskan untuk tidak melanjutkan program doktoralnya di GCU.

Berselang tiga tahun kemudian, karena merasa sudah setengah jalan menempuh studi doktoralnya, Arsul Sani mencari universitas yang dapat menerima transfer studi agar tidak memulai
program doktoral dari awal. Berdasarkan informasi dari alumni GCU, diperoleh rekomendasi Collegium
Humanum (CH)/Warsaw Management University (WMU) di Warsawa, Polandia.

Sebelum mendaftar, Arsul telah melakukan verifikasi dengan memeriksa database perguruan tinggi luar negeri milik Kemendikbud RI dan menemukan CH/WMU tercatat di dalamnya. Selain itu, Arsul juga menghubungi Kedubes Polandia di Jakarta yang membenarkan status CH/WMU sebagai universitas terdaftar dan memiliki kerja sama global.

Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, Arsul resmi mendaftar di universitas tersebut pada Agustus 2020 dalam program Doctor of Laws (LL.D) dengan skema by research. Setelah menjalani riset penelitian selama dua tahun, termasuk melakukan penelitian empiris melalui wawancara kepada sejumlah tokoh dan akademisi di Indonesia, Arsul Sani pun lulus pada Juni 2022 setelah mempertahankan disertasinya yang diuji melalui “viva voce” dengan judul “Re-examining
the considerations of national security interests and human rights protection in counter-terrorism legal policy: a case study on Indonesia with focus on post Bali-bombings development” yang kemudian telah dibukukan Penerbit Buku KOMPAS.

Akhirnya, Arsul Sani menerima ijazahnya secara langsung saat prosesi wisuda doktoralnya pada Maret 2023 di Warsawa yang dihadiri juga oleh Duta Besar RI untuk Polandia pada saat itu. Selesai wisuda tersebut, Arsul Sani membuat legalisasi atas salinan ijazah di KBRI Warsawa untuk keperluan administrasi ke depan.

Selain menunjukkan ijazah asli, salinan dokumen legalisasi ini juga telah dilampirkan dalam pengajuan berkas administrasi seleksi calon Hakim Konstitusi MK RI di Komisi III DPR RI terdahulu. Arsul Sani pun telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi pencalonannya sebagai Hakim Konstitusi oleh DPR RI.

Artikel Hakim Konstitusi Arsul Sani Tegaskan Keabsahan Ijazah Doktoralnya pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.