Bahkan tidak hanya sampai disitu, tindakan yang mereka lakukan tersebut sudah merupakan sebuah tindak pelecehan terhadap negara karena mereka sudah tidak menghormati UU dan peraturan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia.

Hal ini tentu tidak bisa ditolerir. Untuk itu kita meminta pihak pemerintah menutup sementara bandara tersebut dan mengusut tuntas masalah ini serta menyeret mereka-mereka yang terlibat di dalamnya ke pengadilan karena apa yang mereka lakukan jelas-jelas akan bisa mengancam kedaulatan ekonomi dan politik dari bangsa dan negara kita.

Anwar Abbas
Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan
Wakil Ketua Umum MUI

Artikel Bandara Morowali Pelecehan Terhadap Negara pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

INDONESIA UPDATE – Taiwan kembali menyerukan dukungan internasional agar dapat berpartisipasi secara substantif dalam INTERPOL. Seruan ini disampaikan untuk memperkuat kerja sama global dalam memerangi kejahatan lintas negara yang kian kompleks, terutama melalui pertukaran intelijen secara real-time.

Didirikan pada 1923, INTERPOL kini memiliki 196 negara anggota dan menjadi lembaga kerja sama kepolisian terbesar di dunia setelah PBB. Organisasi ini menjadi pusat koordinasi penanganan terorisme, kejahatan siber, hingga kejahatan terorganisasi melalui jaringan National Central Bureau (NCB). Namun, Taiwan telah dikecualikan selama lebih dari empat dekade karena alasan politik, sehingga tidak memiliki akses terhadap basis data, mekanisme komunikasi, maupun kegiatan resmi INTERPOL.

Kapabilitas Taiwan dalam Memerangi Kejahatan

Meski tidak menjadi anggota, kemampuan penegakan hukum Taiwan diakui luas. Berdasarkan data Numbeo, Taiwan berada di peringkat keempat negara teraman dari 147 negara. Tingkat kejahatan yang rendah, penegakan hukum efektif, serta kerja sama erat antara warga dan polisi menjadi faktor utama.

Taiwan juga mencatat keberhasilan dalam penanganan kasus narkoba, kejahatan siber, dan penipuan lintas negara. Namun tanpa akses ke sistem komunikasi global INTERPOL I-24/7, informasi penting sering tidak dapat dibagi secara cepat. Keterlambatan ini berpotensi menyebabkan lolosnya pelaku, hilangnya barang bukti, dan meningkatnya risiko bagi korban.

Taiwan Merupakan Mitra  Penegakan Hukum yang Andal bagi Negara-negara di Seluruh Dunia

Perkembangan kejahatan lintas negara semakin pesat. Sindikat penipuan, perdagangan manusia, hingga kejahatan berbasis aset digital memanfaatkan pergerakan global untuk menghindari deteksi. Absennya Taiwan dalam INTERPOL menciptakan celah keamanan yang dinilai membahayakan kawasan Indo-Pasifik dan dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, sindikat penipuan bermodus pusat kejahatan online banyak berpindah ke Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Laos. Ribuan korban dari puluhan negara terjerat jaringan ini melalui bujuk rayu pekerjaan palsu. INTERPOL dalam laporan 30 Juni menyebut kejahatan ini sebagai fenomena global, dengan korban mencapai ratusan ribu orang.

Taiwan memiliki rekam jejak kuat dalam menangani kasus seperti ini. Pada 2024, polisi Taiwan mengungkap forum Creative Private Room, platform besar untuk distribusi materi eksploitasi seksual anak berbasis mata uang kripto. Kasus yang melibatkan lintas negara dan teknologi canggih ini menegaskan kesiapan Taiwan berkontribusi dalam penanganan kejahatan siber global.

Dukungan Internasional Menguat

Para pengamat internasional juga menyoroti perlunya keterlibatan Taiwan dalam INTERPOL. Dalam artikel yang berjudul ” Taiwan INTERPOL Exclusion Undermines Global Policing Efforts” dari Australian Strategic Policy Institute, Dr. John Coyne menyebut Taiwan adalah mitra penting di kawasan Indo-Pacific. Pengecualian Taiwan justru menghambat koordinasi penegakan hukum global. Ia menilai infrastruktur Taiwan—termasuk pelabuhan, penerbangan, dan sistem keuangan—merupakan titik strategis yang rawan dimanfaatkan jaringan kriminal.

Taiwan menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan mitra internasional, berbagi keahlian, dan berpartisipasi dalam upaya global memerangi kejahatan lintas negara. Karena itu, negara-negara dunia didorong untuk mendukung Taiwan hadir sebagai pengamat dalam Sidang Umum INTERPOL serta dilibatkan dalam pertemuan dan mekanisme kerja sama organisasi tersebut.

Artikel Seruan Dukung Partisipasi Taiwan di INTERPOL untuk Perkuat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Kebingungan semacam ini sangat bisa dipahami. Selama bertahun-tahun, sistem pembagian kuota haji di Indonesia dijalankan dengan pola yang berbeda dari prinsip keadilan substantif yang kini sedang ditegakkan. Dalam sistem lama yang selama ini diberlakukan, kuota nasional dibagi ke dalam provinsi, kemudian ke kabupaten/kota (di beberapa wilayah), dengan dasar jumlah penduduk muslim, bukan urutan pendaftaran jemaah (waiting list). Akibatnya, banyak daerah mendapat jatah besar meski jumlah pendaftarnya relatif kecil, sementara daerah dengan daftar tunggu panjang justru terus menunggu tanpa kepastian.

Kini, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019, pemerintah mulai menata ulang sistem agar lebih adil secara substantif. Pembagian kuota kini berdasarkan jumlah pendaftar atau waiting list nasional. Langkah ini memang menyebabkan perubahan signifikan: sebagian daerah mengalami peningkatan kuota, sebagian lagi penyesuaian. Namun secara prinsip, yang berubah bukan hak jemaah, melainkan cara menegakkan keadilan.

Mengapa Ada Jemaah yang Menurut Perhitungan Lama Sudah Waktunya, Tapi Belum Berangkat?
Banyak calon jemaah dari daerah seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, atau Bengkulu merasa heran karena menurut sistem lama, mereka sudah seharusnya berangkat tahun ini. Mereka sudah melunasi biaya, ikut manasik, dan menyiapkan diri sebaik-baiknya. Namun setelah diterapkan sistem baru berbasis waiting list provinsi, sebagian ternyata belum masuk dalam daftar keberangkatan.

Fenomena ini tidak disebabkan oleh kesalahan teknis atau penghapusan hak, melainkan karena urutan nomor porsi mereka berada di bawah jemaah lain dalam provinsi yang sama yang mendaftar lebih dulu. Dalam sistem baru, nomor porsi menjadi penentu utama keberangkatan. Dengan demikian, tidak ada lagi jemaah yang “menyalip” antrean dalam satu provinsi.

Mereka yang belum berangkat tahun ini tetap memiliki hak penuh untuk berangkat, hanya saja urutannya disesuaikan agar selaras dengan prinsip first come, first served. Artinya, antrian diluruskan, bukan dihapuskan.

Ketimpangan Pada Sistem Lama: Kuota yang Tak Paralel dengan Jumlah Pendaftar
Sumber utama persoalan selama ini terletak pada ketidaksesuaian antara jumlah kuota dan jumlah pendaftar riil.Selama hampir satu dekade, sejumlah provinsi menerapkan pembagian kuota ke kabupaten/kota berdasarkan jumlah penduduk muslim atau berdasarkan afirmasi tertentu.

Akibatnya, kabupaten dengan populasi besar tetapi daftar tunggu kecil memperoleh jatah berlebih, sedangkan kabupaten dengan antrean panjang justru kekurangan kuota. Kondisi ini melahirkan ketimpangan ekstrem: ada kabupaten yang setiap tahun bisa memberangkatkan ratusan jemaah meski daftar tunggunya pendek, sementara kabupaten lain hanya bisa memberangkatkan puluhan orang meski daftar tunggunya ribuan. Dalam beberapa kasus, situasi ini bahkan menimbulkan kecemburuan sosial di antara calon jemaah antarwilayah.

Sistem baru berbasis waiting list provinsi menghapus ketimpangan tersebut. Kini, seluruh calon jemaah di provinsi yang sama berada dalam satu antrean tunggal yang diatur berdasarkan urutan pendaftaran nasional. Proses ini menjamin bahwa setiap jemaah diperlakukan secara proporsional, tanpa diskriminasi administratif antar kabupaten.

Perubahan yang Diatur oleh Undang-Undang
Perubahan ini bukanlah keputusan administratif yang tiba-tiba, melainkan mandat hukum dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi ini secara eksplisit menegaskan bahwa pembagian kuota haji antarprovinsi dilakukan berdasarkan proporsi jumlah pendaftar (waiting list), proporsi jumlah penduduk muslim, atau gabungan keduanya.

Sebelum menetapkan waiting list sebagai dasar pembagian kuota, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrahtelah melakukan kajian teknokratik, simulasi kebijakan, dan serangkaian diskusi bersama para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah. Hasil kajian tersebut kemudian dibahas secara resmi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI pada 30 September 2025, di mana opsi waiting list dinilai paling adil dan rasional dibandingkan dua alternatif lainnya. Setelah melalui tahap sosialisasi publik di berbagai provinsi dan konsultasi dengan Komisi VIII DPR, pilihan ini akhirnya disahkan dalam Rapat Kerja (Raker) DPR RI pada 29 Oktober 2025 sebagai formula pembagian kuota haji tahun 1447H/2026M.

Dengan formula baru ini, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menghitung kuota provinsi berdasarkan total waiting list aktual. Provinsi dengan antrean panjang seperti Aceh, Sulawesi Selatan, NTB, dan Jawa Timur memperoleh tambahan kuota yang signifikan, sementara daerah dengan antrean pendek mengalami penyesuaian. Meski secara kasat mata tampak menurun, kebijakan ini merupakan langkah korektif untuk memulihkan keseimbangan nasional. Tujuannya bukan membedakan, tetapi menyamakan rata-rata masa tunggu nasional agar tidak ada lagi daerah yang menunggu 40 tahun, sementara daerah lain hanya 11 tahun.

Menjawab Kebingungan Publik: Hak Tidak Hilang, Antrian Diluruskan
Rasa kecewa di kalangan jemaah yang tertunda adalah hal yang manusiawi. Namun secara faktual, tidak ada hak yang hilang. Jemaah yang tertunda keberangkatannya karena penyesuaian kuota akan tetap diberangkatkan pada musim haji berikutnya sesuai nomor porsinya, dengan urutan nomor porsi yang tetap terjaga.

Nomor porsi tetap menjadi jaminan legal dan administratif, dana jemaah tetap aman di bawah pengawasan BPKH, dan seluruh proses kini bisa dipantau secara digital melalui sistem SISKOHAT.

Dengan kata lain, yang berubah hanyalah urutan berangkat, bukan hak berangkat. Jika ada yang merasa “sudah waktunya”, maka penjelasannya sederhana: ada yang lebih dulu mendaftar dan kini mendapat giliran. Kebijakan ini adalah penegakan keadilan substantif—bukan semua mendapat jatah sama besar, melainkan semua mendapat hak sesuai antrean sebenarnya.

10 Provinsi Terdampak
Sepuluh provinsi yang selama ini membagi kuota sampai level kabupaten/kota—yakni Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan—adalah yang paling terasa dampaknya ketika formula 1447H/2026 mengadopsi waiting list tingkat provinsi. Di provinsi-provinsi ini, pola lama berbasis proporsi penduduk muslim per kab/kota sering kali tidak paralel dengan jumlah pendaftar riil (waiting list); akibatnya ada kabupaten ber-populasi besar tetapi daftar tunggunya pendek yang selama bertahun-tahun menikmati jatah relatif besar, sementara kabupaten bertumpuk antrean justru kekurangan jatah. Dengan antrean tunggal di level provinsi, urutan nomor porsi menjadi satu-satunya rujukan: kabupaten/kota dengan pendaftar lebih awal dan antrean lebih tebal mendapatkan porsi lebih proporsional, sedangkan daerah yang selama ini “terbantu” oleh skema populasi mengalami penyesuaian turun, bahkan pada beberapa kasus nihil alokasi sementara—bukan karena haknya dihapus, melainkan karena tidak boleh lagi menyalip antrean dalam provinsi. Dampak ini tampak pada distribusi baru Jawa Barat yang jauh lebih mengikuti profil antrean dibanding pola historis, atau Bengkulu, Kalimantan Barat, Kaltim, Kaltara, Malut, Maluku, Papua Barat, Sulbar, dan Sulsel yang kini memperlihatkan pergeseran antar kab/kota sesuai kedalaman waiting list masing-masing. Intinya, keadilan substantif sedang ditegakkan: tidak semua daerah mendapat angka yang sama seperti dulu, tetapi setiap jemaah—di kabupaten mana pun—diposisikan sesuai urutan pendaftaran dalam antrean provinsinya, sehingga masa tunggu antar-wilayah dalam satu provinsi menjadi lebih wajar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dampak Sosial dan Rasionalitas Kebijakan
Kebijakan redistribusi kuota haji 2026 merupakan bentuk koreksi struktural terhadap ketimpangan yang lama dibiarkan. Dalam studi kebijakan publik, langkah seperti ini disebut sebagai restorative policy — kebijakan yang memulihkan keseimbangan dan memperbaiki distorsi sistemik.

Pada tahap awal, kebijakan semacam ini wajar menimbulkan gejolak sosial. Ada kabupaten yang merasa “kehilangan kuota”, dan ada jemaah yang merasa waktunya mundur. Tetapi dalam jangka panjang, manfaatnya akan dirasakan lebih luas: masa tunggu menjadi lebih merata, kesempatan berangkat lebih seimbang, dan rasa keadilan meningkat.

Kebijakan ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan efisiensi, transparansi, dan peningkatan mutu layanan haji. Dalam Sidang Kabinet 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas capaian Kementerian Haji dan Umrah yang berhasil menurunkan rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 2 juta tanpa menurunkan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Ini membuktikan bahwa reformasi haji tidak hanya tentang angka dan kuota, tetapi tentang perbaikan sistem pelayanan publik keagamaan secara menyeluruh.

Penutup
Kebijakan redistribusi kuota haji 2026 adalah tonggak penting dalam upaya menegakkan keadilan substantif dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Ia tidak membatasi hak siapa pun, melainkan meluruskan urutan yang selama ini tidak sejajar dengan prinsip keadilan.

Kebingungan sebagian jemaah adalah bagian dari proses transisi menuju sistem yang lebih jujur dan transparan. Namun bila dilihat secara ilmiah dan rasional, sistem baru berbasis waiting list justru merupakan jaminan keadilan dan kepastian, bukan ancaman.

Dalam konteks ibadah, kesabaran menunggu bukan sekadar ujian personal, tetapi juga wujud keimanan terhadap tertibnya sistem yang dibangun atas dasar kejujuran dan keadilan. Kini, Indonesia tengah menegakkan prinsip bahwa keadilan tidak berarti semua mendapat jatah yang sama, tetapi semua mendapat kesempatan yang sama adil.

Dan dalam hal haji, keadilan itu kini sedang dijaga dengan cara yang paling rasional, transparan, dan bermartabat — demi menghormati setiap langkah umat menuju Tanah Suci.

Dr. Puji Raharjo, S.Ag., S.S., M.Hum

Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kementerian Haji dan Umrah RI

Artikel Meluruskan Keadilan dalam Ibadah Haji: Rasionalitas di Balik Redistribusi Kuota 2026 dan Kebingungan Jemaah yang Tertunda pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

INDONESIA UPDATE – Taiwan selaras dengan dunia menghadapi risiko iklim, mendorong partisipasi luas demi pembangunan berkelanjutan
Perubahan iklim dengan cepat mengubah struktur ekonomi global dan peta risiko dunia. Taiwan tidak luput dari tantangan ini. Pada musim panas 2025, wilayah selatan dan timur Taiwan dilanda topan beruntun dan hujan lebat, menyebabkan banjir besar di banyak daerah. Bencana tersebut menegaskan betapa ekstremnya dampak perubahan iklim terhadap pembangunan wilayah dan keselamatan publik.

Sebagai anggota bertanggung jawab dalam komunitas internasional, Taiwan terus melangkah selaras dengan upaya global membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat praindustri. Pada 2025, pemerintah menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) 2035 yang transparan, menetapkan target jelas untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon. Taiwan juga secara rutin menerbitkan National Inventory Reports dan Biennial Transparency Reports tentang gas rumah kaca, sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan emisi dan mendukung upaya dunia menahan laju pemanasan global.

Sejak menjabat pada 2024, Presiden Lai Ching-te meluncurkan National Project of Hope — visi kebijakan untuk pertumbuhan hijau dan transisi menuju netral karbon pada 2050. Pemerintahnya menetapkan lima strategi utama: mengembangkan energi hijau cerdas, mendorong transformasi industri ganda (digital dan hijau), membangun gaya hidup berkelanjutan, memperkuat peran pemerintah dalam transisi, serta memastikan transisi yang adil bagi semua.

Pada Juni 2024, dibentuk Komite Perubahan Iklim Nasional di bawah Kantor Presiden guna menggerakkan partisipasi masyarakat dan memperkuat dialog tentang tata kelola iklim. Dari sini, Taiwan menargetkan pengurangan emisi sebesar 26–30 persen pada 2030 dan 36–40 persen pada 2035 dibandingkan tahun dasar.

Target jangka menengah sebagai penuntun menuju net-zero 2050
Taiwan menempatkan target jangka menengah sebagai strategi inti menuju emisi nol bersih pada 2050. Kerangka tata kelola iklim berbasis aksi kini terus diperkuat melalui Climate Change Response Act, yang secara hukum menetapkan target net-zero 2050.

Sejalan dengan pembaruan NDC di bawah Paris Agreement, Taiwan secara sukarela melaksanakan komitmen Pasal 4 perjanjian tersebut. Target pengurangan emisi 2030 ditingkatkan menjadi 28 persen ± 2 persen dibandingkan 2005, dengan sasaran 32 persen ± 2 persen pada 2032 dan 38 persen ± 2 persen pada 2035.

Untuk mendukung hal ini, Taiwan meluncurkan Comprehensive Carbon Reduction Action Plan, di mana tiap kementerian meninjau ulang dan memperkuat program mitigasinya. Di sisi lain, Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan memimpin koordinasi atas 20 aksi mitigasi unggulan — termasuk percepatan tenaga surya dan angin lepas pantai, teknologi panas bumi, penyimpanan energi, bahan bakar rendah karbon dan hidrogen, penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS), efisiensi energi, elektrifikasi kendaraan niaga, bahan bakar penerbangan berkelanjutan, pertanian rendah karbon, serta gaya hidup berkelanjutan net-zero.

Upaya ini didukung enam inovasi kelembagaan: inovasi teknologi, dukungan keuangan, penetapan harga karbon, adaptasi regulasi, pengembangan tenaga kerja hijau, dan partisipasi masyarakat.

Transparansi, keadilan, dan partisipasi publik
Meski bukan anggota UNFCCC, Taiwan secara sukarela menyesuaikan diri dengan kerangka kerja internasional dan mengajukan target pengurangan gas rumah kaca 2035 (NDC 3.0) pada 2025 — sesuai pedoman Pasal 4 Paris Agreement. NDC ini menampilkan ambisi yang sebanding dengan negara maju lain dan mencakup 10 dimensi utama, termasuk keadilan, tata kelola iklim, energi hijau, transformasi industri, keuangan hijau, gaya hidup berkelanjutan, transisi adil, kerja sama internasional, adaptasi iklim, serta perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, anak, dan remaja.

Proses penyusunan NDC 3.0 melibatkan dialog publik yang luas — dari pemerintah, akademisi, industri, hingga masyarakat sipil, termasuk komunitas adat dan mahasiswa. Masukan mereka memastikan kebijakan iklim Taiwan bersifat inklusif, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Membangun mekanisme harga karbon ganda
Tahun ini, Taiwan resmi memberlakukan sistem biaya karbon (carbon fee system) dengan tarif awal sekitar US$10 per ton CO₂e — tonggak penting dalam kebijakan iklim nasional. Dana dari biaya ini akan digunakan secara khusus untuk mendukung pengurangan emisi di sektor-sektor berisiko tinggi, sekaligus menjaga keadilan dan mendorong partisipasi industri. Diharapkan, kebijakan ini dapat menekan emisi hingga 37 juta ton CO₂e pada 2030.

Langkah berikutnya adalah memperkenalkan skema perdagangan emisi (ETS) secara bertahap, membentuk sistem harga karbon ganda (dual-track carbon pricing). Dengan demikian, Taiwan menyiapkan landasan untuk bergabung dengan pasar karbon internasional sesuai Pasal 6 Paris Agreement.

Memperkuat adaptasi dan ketahanan nasional
Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, Taiwan mengimplementasikan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Nasional yang diperbarui setiap empat tahun. Rencana ini mencakup tujuh bidang utama: infrastruktur, sumber daya air, tata guna lahan, wilayah pesisir, energi dan industri, pertanian dan keanekaragaman hayati, serta kesehatan masyarakat.

Pemerintah pusat dan daerah juga membentuk Heat Adaptation Strategy Alliance untuk menghadapi ancaman gelombang panas, menggabungkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta guna memperkuat ketahanan nasional.

Menuju era baru aksi iklim global
KTT Iklim COP30 di Belém, Brasil, akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan lima tahun pelaksanaan Paris Agreement. Taiwan selaras dengan dunia melalui penyerahan NDC 3.0 dan laporan transparansi dua tahunan pertama — bukti konsistensi dan komitmen Taiwan terhadap tata kelola iklim global.

Taiwan terus berupaya mempercepat transisi menuju net-zero melalui penetapan harga karbon, restrukturisasi ekonomi, dan kebijakan adaptasi berkelanjutan. Namun Taiwan juga menegaskan: mencapai net-zero adalah tanggung jawab bersama umat manusia.

Pemerintah Taiwan menyerukan dukungan dunia agar dapat berpartisipasi dalam COP30 dalam semangat “Global Mutirão” — kolaborasi global untuk memperkuat solidaritas dan mempercepat aksi iklim. Bersama, kita dapat mewujudkan implementasi penuh Paris Agreement dan membangun dunia bebas emisi.

Artikel Partisipasi Taiwan dalam “Global Mutirão” untuk Transisi Iklim pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

INDONESIA UPDATE – Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) menyelenggarakan Sidang Majelis setiap tiga tahun sekali.

Forum ini menjadi wadah penting bagi negara-negara untuk melakukan pertemuan multilateral dan diskusi dalam merumuskan regulasi serta standar penerbangan sipil global.

Hasil keputusan Sidang Majelis dipatuhi oleh negara anggota guna menjamin pertumbuhan penerbangan sipil internasional yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Sidang Majelis ICAO ke-42 dijadwalkan berlangsung pada 23 September hingga 3 Oktober di Montreal, Kanada.

Mengusung rencana strategis jangka panjang bertajuk “Safe Skies, Sustainable Future”, ICAO menekankan komitmen untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan—baik negara anggota, nonanggota, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun sektor swasta—untuk membangun sistem penerbangan internasional yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Taiwan menyerukan agar ICAO memberi kesempatan bagi partisipasi penuh Taiwan dalam Sidang Majelis, pertemuan teknis, serta mekanisme lainnya, guna menjamin kebutuhan keselamatan dan pembangunan penerbangan regional, sekaligus mewujudkan langit yang aman menuju masa depan berkelanjutan.

Pentingnya FIR Taipei

Wilayah Informasi Penerbangan Taipei (Taipei FIR) mencakup salah satu jalur udara tersibuk di Asia Timur, dan merupakan bagian integral dari lebih dari 300 FIR dalam jaringan ICAO.

Otoritas Penerbangan Sipil Taiwan (CAA) merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab mengawasi FIR Taipei.

CAA menyediakan layanan informasi penerbangan yang komprehensif serta mengelola rute udara demi menjamin keselamatan dan efisiensi semua penerbangan yang masuk, keluar, maupun transit melalui wilayah ini.

Dari perspektif manajemen risiko dan keselamatan, ICAO seharusnya memberi kesempatan kepada CAA untuk berpartisipasi sejajar dengan otoritas pengelola FIR lainnya.

Hal ini penting agar FIR Taipei dapat berkomunikasi langsung dengan FIR lain maupun dengan ICAO, sehingga arus informasi dapat tersampaikan secara cepat dan tepat.

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok kerap mendeklarasikan zona bahaya sementara, melakukan reservasi wilayah udara, serta menetapkan area latihan militer di FIR Taipei, meski tidak memiliki kewenangan atas wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan tanpa memenuhi ketentuan ICAO mengenai pemberitahuan minimal tujuh hari sebelumnya, sehingga menimbulkan gangguan serius terhadap keselamatan penerbangan, baik di FIR Taipei maupun di FIR sekitarnya.

Komitmen Taiwan bagi Penerbangan Global

Industri penerbangan internasional saat ini menghadapi beragam tantangan, baik yang bersumber dari faktor alam maupun ulah manusia, seperti perubahan iklim, krisis energi, hingga ketegangan geopolitik global.

Taiwan yang mengelola lalu lintas padat di FIR Taipei, berupaya konsisten menjadi pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di komunitas penerbangan internasional.

CAA telah meluncurkan Program Keselamatan Negara (State Safety Program), mengadopsi standar ICAO, serta bekerja sama dengan pemangku kepentingan industri untuk membangun sistem pengawasan keselamatan. Hasilnya, Taiwan mencatat kinerja keselamatan yang sangat baik.

Dalam periode 2020–2024, tingkat kecelakaan pesawat bermesin turbofan maupun turboprop mencapai nol kasus per sejuta penerbangan.

Industri penerbangan Taiwan juga memperoleh pengakuan global. EVA Air, misalnya, dinobatkan sebagai salah satu maskapai layanan penuh paling aman di dunia oleh AirlineRatings.com, dan menempati peringkat ketujuh maskapai paling aman pada tahun 2025.

Selain itu, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, CAA telah memasukkan Skema Pengimbangan dan Pengurangan Karbon untuk Penerbangan Internasional (CORSIA) ke dalam hukum nasional, serta meluncurkan program percontohan bahan bakar penerbangan berkelanjutan pada April 2025.

Langkah ini menegaskan tekad Taiwan untuk berkontribusi nyata dalam transformasi menuju target nol emisi bersih.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, akses Taiwan terhadap informasi penting masih terbatas karena tidak diizinkan mengikuti pertemuan teknis maupun pelatihan yang diselenggarakan ICAO.

Sudah seharusnya ICAO menjalankan prinsip “No One Left Behind” dengan membuka ruang partisipasi yang setara bagi Taiwan.

Taiwan membutuhkan dukungan Anda

Keselamatan penerbangan tidak mengenal batas negara. Selama puluhan tahun, Taiwan melalui CAA konsisten menegakkan standar tertinggi dalam pelayanan dan keselamatan di FIR Taipei, sekaligus mematuhi standar serta rekomendasi ICAO.

Sebagai bagian dari komunitas penerbangan internasional, Taiwan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keselamatan penerbangan regional maupun global.

Partisipasi Taiwan dalam ICAO akan memungkinkan kolaborasi yang lebih erat dengan negara-negara lain, sehingga mampu memberi kontribusi positif bagi perkembangan penerbangan global dan kesejahteraan umat manusia.

Dengan tema “Safe Skies, Sustainable Future”, Sidang Majelis ICAO ke-42 menjadi momentum penting bagi organisasi ini untuk merangkul Taiwan.

Melalui partisipasi yang bermakna, Taiwan dapat berbagi keahlian profesional demi mewujudkan visi ICAO: menciptakan langit yang lebih aman sekaligus masa depan penerbangan yang lebih berkelanjutan.

CAA Taiwan berkomitmen bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mengimplementasikan Standar dan Praktik yang Direkomendasikan (SARPs).

Artikel Seruan Dukungan bagi Partisipasi Taiwan dalam ICAO pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Saat ini, dunia menghadapi ketidakpastian dan tantangan yang semakin meningkat—mulai dari konflik yang berkepanjangan serta kemunduran demokrasi dan disinformasi global. Rezim otoriter semakin sering menggunakan taktik abu-abu (gray-zone) yang melemahkan tatanan internasional berbasis aturan.

Dalam lingkungan global yang rapuh ini, perdamaian tidak bisa dianggap remeh.  Negara-negara demokrasi harus bersatu untuk memperkuat ketahanan dan menjaga nilai-nilai bersama.

Taiwan adalah pemain kunci di kawasan Indo-Pasifik. Berada di garis depan rantai pulau pertama Indo-Pasifik, Taiwan menjadi benteng melawan ekspansi otoriter.

Taiwan juga berkontribusi besar pada stabilitas dan kemakmuran melalui perekonomian yang tangguh dan ekosistem semikonduktornya.

Sebagai ekonomi terbesar ke-21 di dunia, Taiwan memimpin dalam bidang kecerdasan buatan dan semikonduktor—memproduksi lebih dari 60 persen cip dunia dan 90 persen cip tercanggih.

Kekuatan ekonomi ini mendorong pertumbuhan global dan menjadikan Taiwan mitra yang tak tergantikan bagi pembangunan dunia di berbagai bidang.

Taiwan bertekad mempertahankan nilai-nilai demokrasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pemerintahan Presiden Lai Ching-te meluncurkan Empat Pilar Perdamaian tahun lalu, yang mencakup peningkatan anggaran pertahanan dan ketahanan masyarakat.

Taiwan tidak mencari konflik dengan Tiongkok, tetapi tetap mendorong Beijing untuk melanjutkan dialog berdasarkan kesetaraan dan martabat.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga menerapkan strategi “Diplomasi Terpadu” memadukan kekuatan diplomasi, pertahanan, teknologi dan ekonomi untuk memperluas peran internasional Taiwan, serta berkontribusi pada dunia yang lebih stabil dan sejahtera.

Melalui rantai nilai demokrasi global, Taiwan memperkuat kemitraan dengan negara-negara demokrasi yang menghadapi risiko geopolitik yang tidak pasti untuk melawan pengaruh otoriter, memajukan hak asasi manusia, meningkatkan tata kelola digital, dan menegakkan tatanan internasional berbasis aturan.

Ketahanan Taiwan menghadapi ancaman otoriter membuktikan bahwa demokrasi dapat bertahan dan berkembang dalam tekanan.

Sebagai kekuatan ekonomi yang berkembang pesat, Taiwan memimpin dalam produksi semikonduktor dan teknologi canggih. Kekuatan ekonominya mendorong inovasi dan pertumbuhan di sektor Artificial Intelligence (AI) digitalisasi, dan kesehatan.

Untuk memperkuat posisi ini, Taiwan meluncurkan strategi diplomasi ekonomi yang berfokus pada “rantai pasok non-merah’ (non-red supply chains), untuk melindungi industri strategis dari intervensi otoriter.

Taiwan juga secara aktif mendorong Proyek Kemakmuran Sekutu Diplomatik, dengan memanfaatkan kolaborasi publik-swasta untuk mengonsolidasikan sumber daya pemerintah dan memanfaatkan kekuatan industri Taiwan demi pembangunan yang saling menguntungkan.

Inisiatif tersebut mencakup:

~ Kerja sama dengan Paraguay dalam mengembangkan sistem informasi rumah sakit terintegrasi (HIS) untuk meningkatkan manajemen informasi medis nasional.

~ Bermitra dengan Eswatini dalam proyek fasilitas cadangan minyak guna memperkuat keamanan energi dan merangsang industri lokal.

~ Membantu Palau menjadi negara kepulauan cerdas dan berkelanjutan sebagai wujud komitmen Taiwan terhadap kerja sama internasional yang berkelanjutan.

Sayangnya, meskipun Taiwan memberikan kontribusi besar bagi dunia, Taiwan tetap belum diakui oleh sebagian besar komunitas internasional, dan masih tersisih dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pengecualian yang tidak adil ini akibat interpretasi keliru Resolusi Majelis Umum PBB 2758. Resolusi tersebut secara keliru dikaitkan “Prinsip Satu China” dan China terus menggunakannya sebagai senjata untuk menghalangi partisipasi Taiwan.

Resolusi 2758 tidak menentukan status Taiwan—resolusi itu hanya membahas representasi China di PBB. Resolusi itu tidak menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan juga tidak memberi RRT hak untuk mewakili Taiwan dalam sistem PBB.

Meskipun demikian, PBB tunduk pada tekanan politik Tiongkok, menggunakan resolusi tersebut sebagai alasan untuk mengecualikan Taiwan dari komunitas internasional.

Taiwan terus menyuarakan ketidakadilan ini dan mendapatkan semakin banyak dukungan.

Seiring meningkatnya dukungan yang kian menguat dari internasional, negara-negara di seluruh dunia semakin menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, baik dalam forum bilateral maupun multilateral seperti KTT G7.

Lembaga eksekutif dan legislatif di banyak negara juga secara terbuka menegaskan bahwa Resolusi 2758 tidak menentukan status Taiwan maupun melarang partisipasinya dalam organisasi internasional, termasuk sistem PBB.

Menjelang ulang tahun PBB ke-80, dan sisa lima tahun pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)—sudah saatnya PBB memenuhi visinya “tidak meninggalkan siapa pun” dengan melibatkan Taiwan.

Taiwan mengundang dunia untuk “chip in with Taiwan” mengakui peran dan kontribusi Taiwan di panggung global.

Hanya dengan bekerja sama kita dapat menciptakan masa depan yang lebih damai dan makmur bagi kawasan Indo-Pasifik dan dunia.

Artikel “Chip in with Taiwan” Demi Perdamaian dan Kemakmuran Global pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.