INDONESIA UPDATE – Deputy IV Badan Komunikasi (Bakom) RI, Ulta Levenia, mengingatkan publik agar tidak mudah mempercayai narasi sepihak yang menyebut Presiden Prabowo Subianto “kabur” ke Rusia saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Kalimantan.

Menurutnya, penilaian terhadap kebijakan Presiden harus didasarkan pada fakta dan kronologi yang utuh, bukan potongan informasi yang dapat membentuk persepsi menyesatkan.

“Jangan mudah percaya framing sepotong. Cek dulu kronologinya. Kritik terhadap pemerintah tentu sah, tetapi kritik harus dibangun di atas data dan fakta yang lengkap,” kata Ulta Levenia di Jakarta, Minggu (6/9/2026).

Ulta menjelaskan, saat situasi karhutla memanas, Presiden justru turun langsung ke lapangan. Pada 22 Agustus 2026, Presiden mengunjungi Kubu Raya, Kalimantan Barat, untuk melihat langsung wilayah terdampak kebakaran.

Setelah itu, Presiden memimpin rapat penanganan karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Dalam rapat tersebut, kata Ulta, Presiden memperjelas pembagian komando penanganan karhutla dengan melibatkan TNI dan Polri berdasarkan wilayah.

Panglima TNI dan Kapolri menangani Kalimantan Barat, KSAD bertanggung jawab di Kalimantan Tengah, sedangkan KSAL memimpin penanganan di Kalimantan Selatan.

Ribuan personel, pesawat, helikopter, kendaraan pemadam kebakaran, serta alat berat dikerahkan untuk mempercepat pengendalian api.

“Presiden tidak datang sekadar untuk melihat kondisi di lapangan, tetapi memastikan mesin penanganan berjalan, rantai komando terbentuk, dan seluruh sumber daya negara bergerak,” ujarnya.

Ulta menambahkan, berdasarkan data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi), titik panas mencapai puncaknya pada 29 Agustus 2026. Setelah itu, tren hotspot menunjukkan penurunan.

Pada 1 September pagi, Presiden masih menerima laporan penanganan karhutla dari Panglima TNI dan Kapolri.

Pemerintah juga mengirim tambahan 100 unit mobil pemadam kebakaran dan 15 ekskavator ke wilayah terdampak.

Presiden baru bertolak ke Rusia pada malam hari untuk menghadiri forum ekonomi internasional di Vladivostok.

“Artinya jelas, Presiden berangkat setelah sistem penanganan berjalan dan komando di lapangan sudah terbentuk. Beliau tidak meninggalkan penanganan karhutla, tetapi menjalankan tugas negara yang juga penting bagi kepentingan nasional,” kata Ulta.

Menurut Ulta, kunjungan Presiden ke Vladivostok bukan sekadar agenda diplomatik biasa. Dalam forum tersebut, Presiden membawa sejumlah kepentingan strategis Indonesia, mulai dari penguatan perdagangan bilateral, percepatan perjanjian dagang dengan Eurasian Economic Union (EAEU), kerja sama pupuk, benih unggul, energi, hingga pembukaan akses pasar baru bagi produk Indonesia.

“Menjadi pemimpin negara sebesar Indonesia menuntut kemampuan menjalankan agenda dalam negeri dan luar negeri secara bersamaan. Keduanya tidak dapat dipertentangkan,” tegasnya.

Ulta juga mengingatkan pentingnya menjaga standar jurnalistik yang sehat dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintah, namun tetap harus menghadirkan fakta secara utuh dan proporsional.

“Media harus kritis, tetapi kritis berbeda dengan memilih fakta yang hanya mendukung narasi tertentu dan mengabaikan fakta lain yang relevan. Publik berhak mendapatkan gambaran yang lengkap agar dapat menilai suatu peristiwa secara objektif,” katanya.

Ia menegaskan penderitaan masyarakat akibat karhutla tidak seharusnya dijadikan bahan untuk memperbesar polarisasi politik atau membangun persepsi negatif yang tidak ditopang oleh data.

“Koreksilah pemerintah dengan fakta, kritiklah Presiden dengan data. Negara ini terlalu besar untuk dipertaruhkan demi kepentingan sesaat atau sekadar mengejar perhatian publik,” pungkas Ulta.

Artikel Narasi Presiden “Kabur” ke Rusia Saat Karhutla, Ulta Levenia: Jangan Terjebak Framing Negatif pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Artikel Asia Pacific Coalition for Quds and Palestine Resmikan Headquarter di Jakarta, Perkuat Gerakan Kemanusiaan untuk Palestina pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Mengambil latar di Distrik Wamena, Papua Selatan, film yang disutradarai Abet Fahmi tersebut mengikuti perjalanan Libo, seorang anak Papua dari pedalaman menuju sebuah upacara bendera.

Perjalanan Libo menjadi pintu masuk untuk mengangkat kisah tentang perjuangan, harapan, dan kecintaan kepada Indonesia sekaligus menghadirkan perspektif Timur dalam melihat makna kemerdekaan.

Abet mengatakan Papua sengaja dipilih sebagai lokasi cerita untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki bentang kehidupan dan kisah yang sangat luas.

“Saya pilih Papua karena ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu seluas cerita yang kita punya. Papua bukan cuma soal tempat yang indah, tapi soal manusia dan cerita di sana yang layak didengar. Apalagi film ini hadir di momen kemerdekaan. Buat saya, kemerdekaan itu harus dirasakan sebagai milik semua orang, dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Menurut Abet, kehadiran Papua dalam film tersebut bukan sekadar sebagai latar visual. Masyarakat, karakter, dan kehidupan di Papua menjadi bagian penting untuk memperlihatkan wajah Indonesia dari perspektif yang selama ini tidak selalu mendapatkan ruang dalam cerita-cerita arus utama.

Utamakan Pemeran Asli Papua

Pendekatan serupa diterapkan dalam proses casting. Abet sejak awal menginginkan pemeran utama merupakan anak Papua asli yang memang tinggal di Papua.

Ia tidak menjadikan popularitas sebagai pertimbangan utama. Karakter dan kecocokan dengan cerita menjadi dasar pemilihan pemeran Libo.

“Saat saya bikin cerita ini, saya tidak mengenal mereka, saya mau yang memerankan ini anak papua asli dan memang tinggal di sana, karena saya mengejar sesuatu yang organik, saya memilih Libo bukan karena Libo berasal dari media sosial, tapi karena saya melihat ada karakter yang sesuai dengan yang kami cari di cerita ini,” ujar Abet.

Pilihan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kejujuran cerita. Kehadiran pemeran lokal diharapkan membuat karakter yang ditampilkan terasa lebih natural dan dekat dengan kehidupan masyarakat setempat.

Namun, pendekatan itu juga menghadirkan tantangan tersendiri. Sebagian pemeran sebelumnya terbiasa membuat konten, sehingga harus beradaptasi dengan tuntutan bermain sebagai karakter dalam sebuah film

“Tantangannya tentu mengubah kebiasaan membuat konten menjadi bermain sebagai karakter. Di film kita nggak bisa sekadar menjadi diri sendiri. Tapi justru kejujuran dan sesuatu yang natural dari mereka itu yang ingin saya pertahankan,” tambahnya.

Abet menilai spontanitas dan karakter alami pemeran lokal justru menjadi kekuatan yang perlu dipertahankan selama proses produksi.

Kemerdekaan sebagai Rumah Bersama

Lebih jauh, “Di Bawah Langit Timur” tidak dimaksudkan untuk menggambarkan persatuan sebagai keseragaman. Film ini justru membawa pesan bahwa Indonesia dapat menjadi satu kesatuan tanpa harus menghilangkan identitas dan keberagaman setiap daerah.

Abet berharap penonton dapat melihat Indonesia sebagai rumah bersama yang dibangun dari banyak budaya, bahasa, tradisi, dan cerita.

“Saya berharap kita bisa semakin melihat Indonesia sebagai satu kesatuan tanpa merasa harus menjadi sama. Kita boleh berbeda, punya cerita dan budaya masing-masing, tapi tetap punya rumah yang sama,” katanya.

Pesan tersebut menjadi semakin relevan karena film mengambil cerita dari Papua dan menempatkannya dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia.

Selain menjadi persembahan untuk HUT ke-81 RI, Abet berharap karya ini dapat membuka ruang lebih luas bagi cerita dari berbagai daerah yang selama ini belum banyak terdengar di industri kreatif nasional.

“Dan saya berharap semakin banyak cerita dari daerah-daerah yang selama ini jarang kita dengar bisa punya ruang. Yang terpenting dari semua itu semoga Papua bisa menjadi tempat yang aman bagi masyarakatnya,” pungkasnya.

Film sebagai Persembahan untuk Indonesia

Dari sisi produksi, Executive Producer Ulta Levenia mengatakan “Di Bawah Langit Timur” dirancang sebagai persembahan kreatif untuk memperingati HUT ke-81 RI.

Film ini diharapkan dapat mengajak masyarakat melihat kembali makna kemerdekaan dari perspektif yang lebih luas. Indonesia, kata dia, tidak hanya dibangun melalui cerita dari pusat-pusat kota, tetapi juga melalui kehidupan masyarakat di pedalaman dan berbagai penjuru Nusantara.

Dengan menggabungkan cerita, visual Papua, dan musik, film tersebut mencoba menghadirkan pengalaman sinematik yang tidak hanya berbicara tentang perjuangan seorang anak menuju upacara bendera, tetapi juga tentang bagaimana kecintaan terhadap Tanah Air tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.

“Fajar Indonesia”, Musik dari Kearifan Nusantara

Kekuatan lain “Di Bawah Langit Timur” hadir melalui original soundtrack (OST) “Fajar Indonesia” yang digarap Penata Lagu Sastro Adi. Sastro menjelaskan, musik tersebut berangkat dari Mantra Mukaddimah Fajar Indonesia

“Matahari su terbit, Nafasku su di sucikan, Cinta par tanah airku, Sa rela jalan sampai tujuan,” jelasnya.

Mantra tersebut menjadi fondasi musikal sekaligus gagasan utama soundtrack. Cinta kepada Tanah Air dianalogikan seperti matahari yang tidak membutuhkan alasan untuk menyinari Ibu Pertiwi. Selama napas masih dikandung badan, manusia semestinya terus berkhidmat bagi negeri.

Karena itu, “Fajar Indonesia” tidak ditempatkan sekadar sebagai lagu pengiring. Musik tersebut membawa refleksi tentang nasionalisme, pengabdian, persaudaraan, dan kesinambungan perjuangan Indonesia dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Puncak pesannya adalah kesadaran untuk bersedia menjalani peran sebagai anak bangsa, apa pun tantangan yang dihadapi.

Merangkai Falsafah dari Berbagai Penjuru Nusantara

Sastro merangkai lirik “Fajar Indonesia” dari beragam falsafah dan ungkapan budaya Nusantara. Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dari Bugis-Makassar dipertemukan dengan Sipamandar dan Siamasei dari Mandar. Kemudian hadir falsafah Dayak Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata, serta nilai Banjar Baiman, Baadab, Bauntung, Batuah.

Dari Jawa terdapat falsafah Memayu Hayuning Bawana, sementara Sunda menghadirkan Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh. Nilai Minangkabau diwakili ungkapan Dima bumi dipijak, di siko langik dijunjuang, sedangkan Batak menghadirkan Dalihan Na Tol.

Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa pesan persatuan dalam “Fajar Indonesia” dibangun dari kekayaan nilai yang hidup di berbagai penjuru Nusantara.

Dengan demikian, musik menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai kearifan lokal dalam satu pesan kebangsaan.

Lahir dari Proses Kreatif yang Organik

Sastro mengatakan proses kreatif “Fajar Indonesia” berlangsung secara organik dan kolaboratif. Ia sejak awal tidak memiliki ekspektasi mengenai siapa yang harus membawakan lagu tersebut.

Lirik juga tidak lahir dalam satu waktu, melainkan mengalir selama sekitar delapan hari, dengan sumber gagasan utama tetap berasal dari Mantra Mukaddimah Fajar Indonesia.

Proses produksi film pun tidak dipandang semata sebagai proyek kerja, melainkan seperti jamsession bersama. Sutradara terbuka terhadap berbagai ide, produser memberikan ruang dan apresiasi, sementara setiap anggota tim mendalami keahliannya masing-masing. Proses tersebut dibiarkan mengalir secara natural hingga menghasilkan karya bersama.

Bagi Sastro, proses kreatif yang organik justru memungkinkan pesan yang ingin disampaikan melalui musik terasa lebih jujur.

Nasionalisme Dimulai dari Kesadaran Diri

Bagi Sastro, kecintaan kepada Indonesia tidak semestinya dimulai dengan menuntut perubahan dari orang lain. Nasionalisme justru berawal dari kesadaran pribadi. Ia menyampaikan harapan tersebut melalui refleksi yang menjadi salah satu inti emosional “Fajar Indonesia”.

“Saya tidak pernah berharap apapun kepada Indonesia, justru saya berharap kepada diri saya agar senantiasa diberikan kesadaran bahwa mencintai Indonesia adalah tujuan saya dilahirkan. Demikian titik dan tidak pakai koma.”

Pesan tersebut menempatkan nasionalisme bukan sekadar slogan dalam perayaan kemerdekaan, melainkan kesadaran dan pilihan hidup untuk terus memberikan pengabdian kepada negeri.

Pada akhirnya, “Di Bawah Langit Timur” berusaha membawa satu pesan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah milik seluruh rakyat, termasuk mereka yang hidup jauh dari pusat kekuasaan dan hiruk-pikuk kota.

Dari pedalaman Papua, kisah Libo bergerak menuju upacara bendera. Dari kisah seorang anak, film ini kemudian berbicara tentang sebuah bangsa.

Sebuah kisah dari Timur, tentang Indonesia, untuk seluruh Indonesia.

Film Pendek Musikal “Di Bawah Langit Timur dapat diakses melalui Link Channel YouTube berikut:

Artikel Film Pendek Musikal “Di Bawah Langit Timur” Hadirkan Kisah Cinta Tanah Air dari Pedalaman Papua di HUT ke-81 RI pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Salah satu nama yang santer dikabarkan berpeluang masuk ke jajaran pemerintahan adalah pengusaha muda sekaligus profesional industri pertahanan, Norman Joesoef.

CEO Republikorp tersebut diisukan bakal mengisi posisi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) menggantikan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto.

Jika kabar tersebut terealisasi, masuknya Norman akan menjadi perhatian karena ia berasal dari kalangan sipil-profesional dengan rekam jejak di industri pertahanan, bukan dari jalur karier militer.

Norman diketahui telah berkecimpung di sektor alat utama sistem senjata (alutsista), perlengkapan taktis, serta teknologi strategis sejak 2013.

Ia juga disebut memiliki pengalaman membangun kemitraan dengan berbagai jejaring internasional di bidang pertahanan.

Namun, terlepas dari nama yang beredar, keputusan pengangkatan Wamenhan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari hak prerogatif Presiden.

Trust dan Kapabilitas Jadi Parameter Utama

Peneliti pertahanan dan intelijen, Wawan H Purwanto, menilai pergantian Wamenhan harus dilihat sebagai kewenangan Presiden untuk menentukan figur yang paling dipercaya sekaligus memiliki kapasitas menjalankan agenda pertahanan nasional.

Menurut Wawan, faktor kepercayaan atau trust tidak dapat dipisahkan dari kapabilitas dalam menentukan figur yang akan mendampingi Menteri Pertahanan.

“Pergantian posisi Wamenhan merupakan hak prerogatif Presiden untuk mendapatkan figur yang paling dipercaya. Parameter ideal yang digunakan adalah faktor trust dan kapabilitas di bidang pertahanan demi menjamin tercapainya kepentingan serta keamanan nasional,” ujar Wawan kepada media di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Ia menilai, Wamenhan bukan sekadar posisi administratif.

Figur yang dipilih harus mampu memahami visi strategis pertahanan Presiden sekaligus menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan program yang konkret.

Karena itu, rekam jejak, kompetensi, integritas, serta kemampuan membangun jejaring strategis menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan.

Ancaman Hibrida Buka Ruang bagi Figur Sipil

Wacana hadirnya figur sipil-profesional di posisi strategis Kementerian Pertahanan juga dinilai memiliki relevansi dengan perubahan karakter ancaman keamanan saat ini.

Mantan Staf Ahli Wakil Presiden Bidang Keamanan tersebut mengatakan, ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berbentuk konflik militer konvensional.

Perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik telah melahirkan spektrum ancaman yang semakin kompleks, termasuk perang hibrida dan asimetris.

“Mengingat posisi ancaman saat ini bersifat hibrida dan asimetris, kepemimpinan pertahanan tidak selalu harus didominasi oleh kalangan militer. Kapabilitas menguasai perang asimetris menjadi komponen utama, meski sosok Wamenhan juga tetap perlu memahami spektrum ancaman militer,” jelas penulis buku Terorisme Ancaman Yang Tiada Akhir tersebut.

Menurut Wawan, kondisi tersebut justru membutuhkan kombinasi berbagai kompetensi. Pengalaman militer tetap penting untuk memahami aspek pertahanan konvensional, sementara perspektif sipil-profesional dapat memperkuat sektor teknologi, industri, ekonomi pertahanan, diplomasi, hingga pengembangan inovasi.

Dengan demikian, keterlibatan figur sipil di lingkungan pertahanan tidak semestinya dipandang sebagai pengurangan peran militer, melainkan sebagai upaya memperluas kapasitas negara dalam menghadapi ancaman yang semakin multidimensional.

Usia Muda Bukan Hambatan

Terkait sosok muda seperti Norman Joesoef yang memiliki latar belakang profesional di industri pertahanan, Wawan menilai faktor usia tidak seharusnya menjadi persoalan utama.

Menurut dia, ukuran yang jauh lebih penting adalah rekam jejak, kontribusi nyata, kapasitas strategis, serta kemampuan membaca perkembangan lingkungan keamanan global.

“Figur Wamenhan tidak terbatasi oleh unsur usia. Rekam jejak profesional dan kontribusi nyata di industri pertahanan merupakan determinan utama,” tegas Wawan.

Ia menilai generasi muda justru dapat membawa perspektif baru, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi pertahanan yang berlangsung sangat cepat.

Namun, usia muda harus diimbangi dengan penguasaan substansi. Seorang Wamenhan, kata Wawan, dituntut memiliki kemampuan membaca persoalan pertahanan secara menyeluruh, bukan hanya dari perspektif industri atau bisnis.

“Seorang Wamenhan ideal harus memiliki kombinasi pemikiran holistik, mulai dari kompetensi teknologi, inovasi, bisnis pertahanan, hingga kejelian membaca perkembangan eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, dan hukum internasional,” katanya.

Industri Pertahanan Jadi Titik Strategis

Wawan menilai, apabila figur dengan latar belakang industri pertahanan benar-benar masuk ke pemerintahan, tantangan berikutnya adalah memastikan pengalaman profesional tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan strategis nasional.

Hal itu menjadi penting karena kemandirian pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membeli alutsista, tetapi juga kemampuan Indonesia membangun kapasitas produksi, penguasaan teknologi, sumber daya manusia, riset, inovasi, serta rantai pasok industri pertahanan secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pengalaman di industri pertahanan dapat menjadi modal penting sepanjang disertai pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan, kepentingan nasional, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Jika Norman benar-benar dipercaya menduduki posisi Wamenhan, perhatian publik berikutnya tentu akan tertuju pada sejauh mana kapasitas profesionalnya dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.

Isu tersebut pada akhirnya bukan semata soal siapa yang menduduki kursi Wamenhan, melainkan mengenai arah baru pertahanan Indonesia di tengah perubahan karakter ancaman global.

Masuknya figur sipil-profesional, jika terealisasi, berpotensi memperluas perspektif dalam pengelolaan pertahanan sekaligus memperkuat sinergi antara militer, industri, teknologi, diplomasi, dan generasi muda.

Namun, seluruhnya tetap bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan komposisi kabinet dan jajaran wakil menteri.

Artikel Wacana Reshuffle Agustus, Wamenhan Bakal Diisi Sipil? Pakar: Ancaman Hibrida Butuh Keahlian di Luar Militer pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Pada kesempatan ini, Migrant CARE Indramayu bertindak selaku tuan rumah untuk memfasilitasi seluruh aktivitas para mahasiswa Taiwan. Indramayu dipilih karena kabupaten ini merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia.

Kepala Desa Juntiweden, Carsudi, menyambut baik kedatangan rombongan Taiwan. Dia mengaku senang dan merasa terhormat karena Desa Juntiweden dipilih sebagai tempat mahasiswa asing untuk melaksanakan pengabdian masyarakat.

“Saya berharap warga dan komunitas di Desa Juntiweden bisa belajar banyak dari teman-teman Taiwan ini. Semoga para mahasiswa betah dan kerasan tinggal di sini,” kata Carsudi di Balai Desa Juntiweden, pada Senin, 3 Agustus 2026.

Kemudian, Prof. Li-fang Liang selaku pembimbing kegiatan berharap para mahasiswa bisa belajar banyak setelah tinggal bersama warga selama hampir sebulan.

“Terlepas dari nanti kami akan melakukan banyak kegiatan di sini, tentu ini menjadi kesempatan yang berharga bagi kami, rombongan dari Taiwan, untuk belajar dari masyarakat Indonesia,” ujar Li-fang, dosen NDHU yang sudah puluhan tahun menggeluti riset di bidang migrasi, termasuk meneliti para pekerja migran Indonesia di Taiwan.

Secara garis besar, kegiatan yang telah dipersiapkan terbagi menjadi dua. Pertama, program pemberdayaan masyarakat yang menyasar komunitas pekerja migran, termasuk mantan pekerja migran yang tergabung dalam Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI), calon pekerja migran, dan anak-anak para pekerja migran yang ditinggalkan.

Adapun programnya termasuk workshop migrasi aman yang membahas hak-hak pekerja migran di Taiwan, perbedaan budaya Indonesia dan Taiwan, hingga sosialisasi kesehatan mental.

Peserta workshop diharapkan mampu menjadi pihak yang mengedukasi calon pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang ingin bekerja di Taiwan, supaya mereka tidak terjebak oleh ‘janji manis’ para calo, tidak terjerumus ke dalam praktik kerja paksa, hingga mengetahui apa yang harus dilakukan saat menghadapi situasi tertentu.

Program pemberdayaan disusun berdasarkan fakta bahwa masih banyak pekerja migran yang belum bisa membedakan antara menagih haknya atau melawan. Alhasil, mereka kerap pasrah saat menerima gaji di bawah standar yang sudah ditetapkan, enggann menolak saat diminta oleh majikannya untuk melakukan hal-hal di luar pekerjaan utamanya, hingga memilih jalur ilegal karena tidak tahu melakukan apa saat menghadapi masalah.

Selain itu, mereka juga akan menerima pelatihan seputar bagaimana cara warga Taiwan mengolah sampah. Di luar workshop, para mahasiswa akan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.

Kedua, program pendidikan dengan menggandeng SDN Juntiweden II. Para siswa akan diajarkan membuat kaligrafi Mandarin, membaca buku berbahasa Mandarin, hingga bermain board game bersama. Interaksi seperti ini diharapkan bisa menjadi stimulus agar mereka ingin pergi ke luar negeri untuk belajar, bukan hanya untuk bekerja di sektor informal.

Program ini disusun dengan mempertimbangkan fakta banyak siswa-siswi di Indramayu yang tidak lagi tertarik menempuh pendidikan tinggi. Mereka lebih tertarik untuk langsung bekerja di luar negeri walaupun bekerja di sektor informal, asalkan gajinya lebih tinggi daripada bekerja di Indonesia dengan kemampuan terbatas atau tanpa harus memiliki gelar sarjana.

Penulis: Vanny El Rahman, peneliti doktoral di Asia-Pacific Regional Studies, National Dong Hwa University.

Artikel Belajar Indonesia dari Desa: Mahasiswa Taiwan Mengabdi di Indramayu pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Siaran bisa dimaknakan juga sebagai pesan, gagasan, atau rangkaian gambar dan suara yang diproduksi untuk disajikan kepada publik. Secara sederhana, siaran adalah produk atau kontennya (apa yang Anda tonton atau dengar), Secara umum, siaran adalah proses penyampaian informasi atau pesan kepada khalayak luas.

Sedangkan menyiarkan berarti menayangkan sebuah program, terutama di TV atau radio . Ini juga berarti memberi tahu orang-orang tentang sesuatu. Secara dalam menyiarkan dapat diartikan memberitahukan, menyebarkan, atau memancarkan informasi, berita, atau program (seperti audio dan video) kepada khalayak umum melalui berbagai media seperti radio, televisi, dan internet.

Penyiaran bisa diartikan juga sebagai pendistribusian konten audio dan audiovisual kepada khalayak yang tersebar melalui media komunikasi massa elektronik , biasanya menggunakan gelombang radio dalam model satu ke yang lain. Memaknai arti penyiaran tidak hanya sebatas melihatnya sebagai kegiatan teknis memancarkan sinyal TV atau radio.

Jika kita bedah lebih dalam, penyiaran memiliki makna “penyiaran” berakar dari kata siar yang berarti menyebarkan, mempublikasikan, atau meratakan informasi ke segala arah. Effendy (2003) Onong Uchjana Effendy, pakar komunikasi Indonesia, mendefinisikan penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa yang dilakukan dengan menggunakan media radio dan televisi untuk menyebarkan pesan secara luas kepada khalayak.

Secara umum, Siar dan Penyiaran adalah proses penyampaian informasi atau pesan kepada khalayak luas. Siaran merupakan penyebarluasan informasi melalui pemancar untuk diterima masyarakat. Sedangkan Penyiaran adalah kegiatan menyalurkan siaran melalui sarana pemancaran untuk diterima secara bersamaan oleh masyarakat.

Di Indonesia, pengertian keduanya diatur secara resmi dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Menurut Hukum (UU No. 32 Tahun 2002) dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, siaran didefinisikan secara resmi sebagai: “Pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.”

Secara sederhana, melalui hukum yang terpapar beda antara siaran dan penyiaran ada pada objek (kontennya) vs proses (sistem/kegiatannya). Pengertian keduanya diatur secara resmi dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sedangkan unsur unsur yang masuk dalam Penyiaran: harus ada penyelenggara/lembaga penyiaran (seperti stasiun TV atau radio), memiliki materi/siaran yang dipancarkan, keberadaan sarana/sistem transmisi (frekuensi radio, satelit, kabel) dan terakhir adalah mampu diterima oleh publik secara bersamaan (simultaneous).

Memantau siaran TV dan Radio di Indonesia
Mengawasi siaran televisi adalah serangkaian proses pemantauan, evaluasi, dan penindakan terhadap konten atau program siaran suatu stasiun TV. Tujuannya adalah memastikan setiap tayangan mematuhi regulasi yang berlaku dan melindungi masyarakat dari konten negatif, seperti adegan kekerasan, pornografi, atau pelanggaran etika dan norma sosial.

Di Indonesia, kegiatan pengawasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Proses ini biasanya berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk menciptakan siaran yang sehat dan informatif bagi publik. Pengawasan isi siaran serta iklim penyiaran diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), lembaga independen yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang.

Tingginya pergeseran teknologi media yang kian pesat, ekosistem penyiaran Indonesia terus mengalami penataan ulang dan revisi undang-undang agar dapat mencakup konvergensi antara media konvensional (frekuensi) dan platform digital. Meski kebijakan Analog Switch Off (ASO) telah dijalankan, peralihan penuh ke siaran digital masih menyisakan tantangan pemerataan kualitas infrastruktur dan literasi digital di berbagai daerah.

Keberadaan penyiaran di Indonesia cukup kompleks karena berada di persimpangan antara transisi teknologi, kepentingan politik/bisnis, dan perubahan perilaku masyarakat. Saat ini Lembaga pengawasan seperti KPI belum memiliki yurisdiksi penuh untuk mengawasi konten audio visual di ranah internet atau media sosial, sehingga menyulitkan perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

Keterbatasan tersebut juga di iringi oleh Revisi Undang-Undang Penyiaran sempat menuai polemik karena memuat pasal-pasal kontroversial, seperti larangan penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi, yang dinilai dapat membungkam kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi. Tercatat bahwa konten jurnalistik masih mendominasi pelanggaran pedoman perilaku siaran, khususnya terkait penayangan adegan kekerasan secara vulgar, gambar yang tidak disamarkan, dan kurangnya perlindungan terhadap identitas korban.

Dengan permasalahan tersebut pembaruan regulasi penyiaran harus didorong untuk menciptakan kesetaraan berusaha dan perlindungan publik, DPR RI harus menyegerakan pembentukan badan peninjau evaluasi undang undang penyiaran di tanah air. Permasalahan penyiaran di Indonesia saat ini berpusat pada revisi UU Penyiaran yang tak kunjung usai, ketimpangan aturan antara TV konvensional dan media digital, serta komersialisasi konten yang sering mengesampingkan kualitas edukasi bagi publik.

Menjadi tugas kita semua sebagai anak bangsa untuk menjaga masa depan penyiaran di Indonesia agar tetap sehat, relevan, dan edukatif bagi generasi mendatang membutuhkan langkah strategis dari berbagai pihak. Karena penyiaran berfungsi memformat pola pikir dan identitas budaya bangsa, strategi penyalamatannya harus menyasar aspek teknologi, regulasi, konten, hingga literasi media.

Para pembuat kebijakan di tanah air harus berani melakukan gebrakan baru untuk mengintegrasikan literasi media ke dalam kurikulum sekolah agar anak-anak dan remaja tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi mampu memilah mana informasi yang valid, edukatif, atau toksik. Menjaga penyiaran untuk generasi depan berarti menjaga “asupan pikiran” bangsa. Penyiaran masa depan tidak boleh kalah oleh arus informasi liar; ia harus bertransformasi menjadi ruang yang aman, mencerahkan, dan membanggakan bagi tumbuh kembang generasi penerus Indonesia.

“Penyiaran adalah seni dan teknologi menyalurkan pesan publik. Ia bukan sekadar proses memancarkan gelombang suara dan gambar, melainkan sebuah tanggung jawab sosial untuk menginformasikan, mengedukasi, dan menghubungkan masyarakat secara serentak “.

Artikel Regulasi Penyiaran Indonesia: Tantangan Menjaga Ruang Publik di Era Kebebasan Informasi pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah, tokoh nasional, pengurus PBNU, pelaku usaha, akademisi, investor, organisasi profesi, serta mitra strategis APWNU dari berbagai sektor usaha dan industri.

Sekretaris Jenderal APWNU, dr. H. Joko Suprianto, SH, MM, menyampaikan bahwa sejak berdiri, APWNU terus berupaya menjadi wadah kolaborasi yang menghubungkan dunia usaha, masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan program-program yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

“Dua tahun perjalanan APWNU merupakan bukti bahwa kolaborasi dan gotong royong dapat melahirkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui momentum Harlah ke-2 ini, kami ingin memperkuat sinergi untuk menghadirkan inovasi, investasi, pemberdayaan ekonomi umat, serta mendukung program pembangunan nasional,” ujar Joko Suprianto.

Salah satu agenda utama dalam Harlah ke-2 APWNU adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah mitra strategis sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengembangan berbagai program ekonomi, investasi, energi, media, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun para pihak yang menandatangani kerja sama tersebut adalah:
1. PT Vgreen Global Charging Station Investment Indonesia
2. PT Mekar Asta Nusantara
3. Green Research Investment
4. PT Titisan Batara Sakti
5. PT Media Sembilan Bintang Nusantara
6. PT Nusantara Loka Mandiri
7. H. Slamet.

Penandatanganan kerja sama ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat ekosistem investasi, pengembangan energi hijau, transformasi digital, media, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi fokus APWNU.

Selain penandatanganan kerja sama strategis, APWNU juga melakukan Launching Program APWNU 2026, yang menandai dimulainya sejumlah inisiatif baru yang akan dijalankan secara nasional, yaitu:
• Hajj TV, sebagai media informasi, edukasi, dan dakwah berbasis digital.
• Perpustakaan Digital APWNU, untuk mendukung peningkatan literasi dan akses pengetahuan masyarakat.
• Buku “Obah Mamah”, sebagai karya inspiratif yang mengangkat nilai-nilai pemberdayaan dan keteladanan.
• NUSA Token, sebagai langkah awal pengembangan ekosistem ekonomi digital dan teknologi berbasis komunitas.

Peluncuran program-program tersebut menunjukkan komitmen APWNU dalam menjawab tantangan zaman melalui inovasi, digitalisasi, serta penguatan ekonomi berbasis kolaborasi.

Selain menjadi ajang silaturahmi dan refleksi organisasi, Harlah ke-2 APWNU juga menjadi wadah untuk memperkuat kemitraan antara dunia usaha, investor, media, komunitas, dan masyarakat dalam menciptakan peluang-peluang baru yang produktif dan berkelanjutan.

“Kami optimis bahwa melalui kolaborasi yang semakin kuat, APWNU dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi nasional, pemberdayaan masyarakat, dan kemajuan Indonesia. Harlah ke-2 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari langkah yang lebih besar menuju masa depan yang lebih baik,” tutup Joko Suprianto.

Dengan semangat “2 Tahun Mengabdi, Sinergi untuk Negeri”, APWNU menegaskan komitmennya untuk terus menjadi organisasi yang profesional, inklusif, dan adaptif dalam mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

Tentang APWNU
Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara (APWNU) merupakan organisasi yang menghimpun pelaku usaha, profesional, akademisi, dan masyarakat yang berkomitmen mendorong tata kelola usaha yang berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi umat, investasi produktif, serta penguatan kolaborasi untuk pembangunan nasional.

Artikel Harlah ke-2 APWNU: 2 Tahun Mengabdi, Sinergi untuk Negeri pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Kementerian Luar Negeri Taiwan secara khusus meluncurkan video promosi WHA berdurasi tiga menit berjudul “Taiwan Cares Beyond Borders” https://youtu.be/YImNhmgMdCk?si=2m2dt5-gOCkG-LIj serta video teaser pameran berdurasi 30 detik https://youtu.be/Q11BPKycUGo?si=zf4evb3nPnbzfItn

Video promosi tersebut ditayangkan perdana dalam konferensi pers bersama yang dipimpin Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Shih Chung-liang pada 11 Mei 2026.

Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa kedua video tersebut menampilkan kemampuan inovatif serta pengalaman praktis Taiwan dalam bidang layanan kesehatan cerdas, perawatan kesehatan, dan kerja sama kesehatan internasional.

Selain itu, video tersebut juga menegaskan komitmen Taiwan untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dalam menjaga kesejahteraan kesehatan global.

Taiwan telah lama berinvestasi dalam bidang kesehatan publik, teknologi medis, dan kerja sama kesehatan internasional, sehingga memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan kontribusi bagi tata kelola kesehatan global, serta siap berbagi pengalaman dan menjalin kolaborasi demi meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat dunia.

Video promosi WHA “Taiwan Cares Beyond Borders” mengangkat tema “kehidupan hingga usia seratus tahun” dan tren penuaan populasi global, sejalan dengan perhatian besar WHO terhadap isu penuaan sehat dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui narasi yang hangat, video ini menggambarkan kebutuhan baru masyarakat berusia panjang terhadap kesehatan, perawatan, dan kehidupan yang bermartabat. Isi video menyoroti keunggulan Taiwan dalam mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, kecerdasan buatan, semikonduktor, serta layanan kesehatan guna mengembangkan teknologi kesehatan dan layanan medis cerdas, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, lebih mandiri, dan lebih bermartabat seiring bertambahnya usia, sekaligus menyediakan solusi kesehatan yang lebih berorientasi pada manusia bagi masyarakat lanjut usia.

Pada bagian penutup video, visual utama kampanye WHA tahun ini ditampilkan melalui ilustrasi Taiwan yang dibentuk dengan rangkaian sirkuit chip. Slogan utama “Chip in with Taiwan” serta slogan pendukung “WHO Cares? TAIWAN Cares!” menegaskan partisipasi aktif Taiwan dalam kerja sama kesehatan internasional melalui inovasi teknologi dan kapabilitas medisnya demi mewujudkan visi kesehatan global.

Sementara itu, video teaser pameran berfokus pada kebutuhan masyarakat lanjut usia dan layanan kesehatan, yang menampilkan bagaimana Taiwan mengintegrasikan teknologi semikonduktor, kecerdasan buatan, dan layanan kesehatan cerdas guna menghadirkan solusi kesehatan yang lebih presisi, lebih responsif, dan lebih berorientasi pada kebutuhan manusia.

Video tersebut juga mengundang masyarakat internasional untuk menghadiri “Taiwan Smart Medical & HealthTech Expo” yang akan berlangsung pada 17–19 Mei di Hotel President Wilson, Jenewa, Swiss, guna menyaksikan secara langsung praktik inovatif serta potensi kerja sama Taiwan dalam bidang layanan kesehatan internasional.

Video promosi WHA dan video teaser pameran ini akan disebarluaskan secara daring kepada audiens utama di berbagai kawasan dunia, serta dipublikasikan melalui kanal YouTube resmi Kementerian Luar Negeri Taiwan, kanal YouTube “Trending Taiwan”, dan platform media sosial resmi seperti Facebook, Instagram, Threads, serta X.

Kantor perwakilan Taiwan di luar negeri juga akan turut membantu promosi tersebut, dengan harapan masyarakat internasional dapat semakin memahami kontribusi nyata Taiwan terhadap kesejahteraan kesehatan global serta semakin mendukung partisipasi bermakna Taiwan dalam WHO dan WHA.

Artikel Kemlu Taiwan Rilis Taiwan Smart Medical & HealthTech Expo, Tunjukkan Inovasi dalam Jaga Kesehatan Global pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

INDONESIA UPDATE – Di tengah tantangan global berupa penuaan populasi dan keterbatasan tenaga kesehatan, transformasi digital di sektor kesehatan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan.

Taiwan telah memperkenalkan visi “Healthy Taiwan” dengan menjadikan pengembangan layanan kesehatan digital sebagai salah satu prioritas utama. Melalui integrasi big data, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi komputasi awan (cloud), sistem ini berupaya meningkatkan kualitas serta efisiensi layanan kesehatan sekaligus mendorong terciptanya model pelayanan baru yang berorientasi pada perawatan holistik dan manusia sebagai pusat pelayanan.

Taiwan didukung oleh kekuatan industri teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang maju serta fondasi Sistem Asuransi Kesehatan Nasional (NHI) yang selama bertahun-tahun telah menghimpun data kesehatan berkualitas tinggi. Fondasi tersebut menjadi landasan penting dalam pengembangan layanan kesehatan pintar.

Berdasarkan hal itu, Taiwan meluncurkan platform kesehatan digital nasional yang dikenal sebagai “Kerangka 3-3-3”, yang mengintegrasikan tiga ruang kesehatan utama, tiga standar utama data kesehatan, serta tiga pusat tata kelola AI nasional guna membangun infrastruktur kesehatan digital yang komprehensif.

Dalam kerangka tersebut, Taiwan mendorong integrasi rekam medis elektronik di lebih dari 400 rumah sakit di seluruh negeri serta mengadopsi standar internasional seperti Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) untuk memastikan interoperabilitas lintas institusi. Melalui penerapan kerangka keamanan siber Zero Trust, data kesehatan dapat dibagikan dan dimanfaatkan secara aman dan efektif.

Berbagai kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil yang nyata. Dalam pengelolaan penyakit kronis, “Platform Dokter Keluarga” memanfaatkan prediksi risiko berbasis AI guna membantu tenaga medis memberikan pelayanan yang lebih personal, sehingga memungkinkan pergeseran dari pendekatan pengobatan reaktif menuju manajemen kesehatan yang bersifat preventif dan proaktif.

Di bidang integrasi data kesehatan, sistem MediCloud menyediakan akses real-time terhadap rekam medis pasien dan informasi obat-obatan, sementara peningkatan visualisasi hasil pemeriksaan serta interpretasi pencitraan medis berbantuan AI turut meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Pengelolaan kesehatan pribadi masyarakat juga terus diperkuat. Platform “My Health Bank” kini telah digunakan oleh lebih dari 50 persen populasi dan dapat diintegrasikan dengan data dari perangkat wearable, sehingga mendorong masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam menjaga kesehatannya.

Dalam digitalisasi pengobatan kanker, Taiwan memanfaatkan standar FHIR untuk pertukaran data Next-Generation Sequencing (NGS), yang mempercepat proses peninjauan sertifikasi penyakit katastropik dan penggunaan medis terkait, sehingga memperluas akses terhadap pengobatan yang tepat waktu. Selain itu, penerapan kartu asuransi kesehatan virtual, resep elektronik, dan layanan telemedicine secara efektif mampu mengatasi hambatan geografis maupun waktu, sekaligus memperluas akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan dan layanan berbasis rumah.

Taiwan juga telah membangun kerangka tata kelola yang komprehensif guna mendorong pengembangan AI klinis. Sebanyak 19 pusat AI medis nasional telah dibentuk, mencakup tata kelola yang bertanggung jawab, validasi klinis, serta evaluasi dampak, guna memastikan bahwa penerapan AI berlangsung secara aman dan andal mulai dari tahap pengembangan hingga implementasi.

Hingga saat ini, lebih dari 50 produk AI medis telah memperoleh persetujuan regulasi, termasuk untuk mendukung deteksi dini kanker, prediksi kejadian kardiovaskular, dan dukungan pengambilan keputusan klinis.

Taiwan juga memiliki 13 rumah sakit yang masuk dalam daftar “World’s Best Smart Hospitals 2026” versi Newsweek, menempatkan Taiwan di posisi kedua di Asia dan menunjukkan daya saing internasional yang kuat.

Selain itu, Taiwan tengah mengembangkan platform federated learning yang memungkinkan validasi model AI lintas institusi dan lintas negara tanpa perlu memindahkan data sensitif, serta telah memulai kerja sama dengan mitra di Asia Tenggara guna membangun model pertukaran data internasional yang terpercaya.

Penyakit tidak mengenal batas negara, dan tata kelola kesehatan global memerlukan kolaborasi yang menyeluruh. Taiwan telah membangun ekosistem layanan kesehatan pintar yang digerakkan oleh data, didukung AI, dan diperkuat melalui standar interoperabilitas, sehingga layanan kesehatan dapat diperluas dari rumah sakit ke komunitas dan kehidupan sehari-hari guna mewujudkan pelayanan kesehatan holistik. Pengalaman praktis Taiwan menunjukkan kapasitasnya untuk berkontribusi secara nyata kepada komunitas internasional.

Namun demikian, Taiwan hingga kini masih belum memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) beserta mekanisme terkaitnya. Resolusi Majelis Umum PBB 2758 dan Resolusi World Health Assembly (WHA) 25.1 tidak menyebut Taiwan maupun melarang partisipasi Taiwan dalam WHO dan WHA.

Oleh karena itu, Taiwan dengan tulus menyerukan kepada WHO dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendukung inklusi Taiwan dalam sistem kesehatan global demi memperkuat kelengkapan dan ketahanan tata kelola kesehatan dunia. Taiwan akan terus memajukan layanan kesehatan pintar melalui inovasi digital serta berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global.

Bersama-sama, kita dapat mewujudkan visi kesehatan sebagai hak asasi manusia yang fundamental sebagaimana tercantum dalam Konstitusi WHO, sekaligus memenuhi komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tidak meninggalkan siapa pun.

Artikel Transformasi Layanan Kesehatan Berbasis Digital: Babak Baru Pelayanan Kesehatan Holistik di Taiwan pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Wamenag menegaskan bahwa negara tidak memberikan toleransi terhadap praktik kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan.

“Tidak ada toleransi. Tidak ada perlindungan bagi pelaku. Setiap pihak yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta dikenai sanksi administratif secara tegas,” ujar Romo Syafii di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Kementerian Agama telah mengambil langkah cepat dan terukur melalui koordinasi lintas sektor bersama aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta pemerintah daerah. Penanganan dilakukan secara komprehensif, mencakup proses hukum, pemulihan korban, serta penguatan sistem pengasuhan di lingkungan pesantren.

Sebagai langkah penanganan, Kementerian Agama memberikan instruksi kepada pengelola pondok pesantren terkait untuk:

Menghentikan sementara penerimaan santri baru hingga proses penanganan kasus dinyatakan tuntas dan sistem perlindungan anak dinilai memenuhi standar.

Menonaktifkan pihak yang diduga terlibat atau lalai, serta melakukan penggantian dengan tenaga profesional yang kompeten dalam pengawasan dan pengasuhan.

Melaksanakan pembenahan tata kelola kelembagaan secara menyeluruh dengan mengacu pada standar perlindungan anak yang ketat dan terukur.

Mendukung proses penegakan hukum secara penuh, termasuk mendorong penjatuhan sanksi maksimal apabila terbukti terjadi tindak pidana.

Wamenag menegaskan, Kementerian Agama tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila instruksi tersebut tidak dilaksanakan.

“Apabila tidak dipatuhi, Kementerian Agama akan mengusulkan pencabutan izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wamenag menyampaikan bahwa peristiwa ini menjadi peringatan bagi seluruh lembaga pendidikan keagamaan untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan memastikan lingkungan pendidikan yang aman.

“Pesantren harus menjadi ruang yang aman dan melindungi. Setiap bentuk kelalaian dan pembiaran terhadap kekerasan tidak dapat ditoleransi,” ujarnya.

Kementerian Agama berkomitmen mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas secara transparan dan akuntabel, serta memastikan perlindungan terhadap santri sebagai prioritas utama.

Artikel Wamenag: Keselamatan Santri Harga Mati, Negara Hadir Lindungi Anak di Pesantren pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.