Siaran bisa dimaknakan juga sebagai pesan, gagasan, atau rangkaian gambar dan suara yang diproduksi untuk disajikan kepada publik. Secara sederhana, siaran adalah produk atau kontennya (apa yang Anda tonton atau dengar), Secara umum, siaran adalah proses penyampaian informasi atau pesan kepada khalayak luas.

Sedangkan menyiarkan berarti menayangkan sebuah program, terutama di TV atau radio . Ini juga berarti memberi tahu orang-orang tentang sesuatu. Secara dalam menyiarkan dapat diartikan memberitahukan, menyebarkan, atau memancarkan informasi, berita, atau program (seperti audio dan video) kepada khalayak umum melalui berbagai media seperti radio, televisi, dan internet.

Penyiaran bisa diartikan juga sebagai pendistribusian konten audio dan audiovisual kepada khalayak yang tersebar melalui media komunikasi massa elektronik , biasanya menggunakan gelombang radio dalam model satu ke yang lain. Memaknai arti penyiaran tidak hanya sebatas melihatnya sebagai kegiatan teknis memancarkan sinyal TV atau radio.

Jika kita bedah lebih dalam, penyiaran memiliki makna “penyiaran” berakar dari kata siar yang berarti menyebarkan, mempublikasikan, atau meratakan informasi ke segala arah. Effendy (2003) Onong Uchjana Effendy, pakar komunikasi Indonesia, mendefinisikan penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa yang dilakukan dengan menggunakan media radio dan televisi untuk menyebarkan pesan secara luas kepada khalayak.

Secara umum, Siar dan Penyiaran adalah proses penyampaian informasi atau pesan kepada khalayak luas. Siaran merupakan penyebarluasan informasi melalui pemancar untuk diterima masyarakat. Sedangkan Penyiaran adalah kegiatan menyalurkan siaran melalui sarana pemancaran untuk diterima secara bersamaan oleh masyarakat.

Di Indonesia, pengertian keduanya diatur secara resmi dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Menurut Hukum (UU No. 32 Tahun 2002) dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, siaran didefinisikan secara resmi sebagai: “Pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.”

Secara sederhana, melalui hukum yang terpapar beda antara siaran dan penyiaran ada pada objek (kontennya) vs proses (sistem/kegiatannya). Pengertian keduanya diatur secara resmi dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sedangkan unsur unsur yang masuk dalam Penyiaran: harus ada penyelenggara/lembaga penyiaran (seperti stasiun TV atau radio), memiliki materi/siaran yang dipancarkan, keberadaan sarana/sistem transmisi (frekuensi radio, satelit, kabel) dan terakhir adalah mampu diterima oleh publik secara bersamaan (simultaneous).

Memantau siaran TV dan Radio di Indonesia
Mengawasi siaran televisi adalah serangkaian proses pemantauan, evaluasi, dan penindakan terhadap konten atau program siaran suatu stasiun TV. Tujuannya adalah memastikan setiap tayangan mematuhi regulasi yang berlaku dan melindungi masyarakat dari konten negatif, seperti adegan kekerasan, pornografi, atau pelanggaran etika dan norma sosial.

Di Indonesia, kegiatan pengawasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Proses ini biasanya berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk menciptakan siaran yang sehat dan informatif bagi publik. Pengawasan isi siaran serta iklim penyiaran diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), lembaga independen yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang.

Tingginya pergeseran teknologi media yang kian pesat, ekosistem penyiaran Indonesia terus mengalami penataan ulang dan revisi undang-undang agar dapat mencakup konvergensi antara media konvensional (frekuensi) dan platform digital. Meski kebijakan Analog Switch Off (ASO) telah dijalankan, peralihan penuh ke siaran digital masih menyisakan tantangan pemerataan kualitas infrastruktur dan literasi digital di berbagai daerah.

Keberadaan penyiaran di Indonesia cukup kompleks karena berada di persimpangan antara transisi teknologi, kepentingan politik/bisnis, dan perubahan perilaku masyarakat. Saat ini Lembaga pengawasan seperti KPI belum memiliki yurisdiksi penuh untuk mengawasi konten audio visual di ranah internet atau media sosial, sehingga menyulitkan perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

Keterbatasan tersebut juga di iringi oleh Revisi Undang-Undang Penyiaran sempat menuai polemik karena memuat pasal-pasal kontroversial, seperti larangan penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi, yang dinilai dapat membungkam kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi. Tercatat bahwa konten jurnalistik masih mendominasi pelanggaran pedoman perilaku siaran, khususnya terkait penayangan adegan kekerasan secara vulgar, gambar yang tidak disamarkan, dan kurangnya perlindungan terhadap identitas korban.

Dengan permasalahan tersebut pembaruan regulasi penyiaran harus didorong untuk menciptakan kesetaraan berusaha dan perlindungan publik, DPR RI harus menyegerakan pembentukan badan peninjau evaluasi undang undang penyiaran di tanah air. Permasalahan penyiaran di Indonesia saat ini berpusat pada revisi UU Penyiaran yang tak kunjung usai, ketimpangan aturan antara TV konvensional dan media digital, serta komersialisasi konten yang sering mengesampingkan kualitas edukasi bagi publik.

Menjadi tugas kita semua sebagai anak bangsa untuk menjaga masa depan penyiaran di Indonesia agar tetap sehat, relevan, dan edukatif bagi generasi mendatang membutuhkan langkah strategis dari berbagai pihak. Karena penyiaran berfungsi memformat pola pikir dan identitas budaya bangsa, strategi penyalamatannya harus menyasar aspek teknologi, regulasi, konten, hingga literasi media.

Para pembuat kebijakan di tanah air harus berani melakukan gebrakan baru untuk mengintegrasikan literasi media ke dalam kurikulum sekolah agar anak-anak dan remaja tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi mampu memilah mana informasi yang valid, edukatif, atau toksik. Menjaga penyiaran untuk generasi depan berarti menjaga “asupan pikiran” bangsa. Penyiaran masa depan tidak boleh kalah oleh arus informasi liar; ia harus bertransformasi menjadi ruang yang aman, mencerahkan, dan membanggakan bagi tumbuh kembang generasi penerus Indonesia.

“Penyiaran adalah seni dan teknologi menyalurkan pesan publik. Ia bukan sekadar proses memancarkan gelombang suara dan gambar, melainkan sebuah tanggung jawab sosial untuk menginformasikan, mengedukasi, dan menghubungkan masyarakat secara serentak “.

Artikel Regulasi Penyiaran Indonesia: Tantangan Menjaga Ruang Publik di Era Kebebasan Informasi pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah, tokoh nasional, pengurus PBNU, pelaku usaha, akademisi, investor, organisasi profesi, serta mitra strategis APWNU dari berbagai sektor usaha dan industri.

Sekretaris Jenderal APWNU, dr. H. Joko Suprianto, SH, MM, menyampaikan bahwa sejak berdiri, APWNU terus berupaya menjadi wadah kolaborasi yang menghubungkan dunia usaha, masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan program-program yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

“Dua tahun perjalanan APWNU merupakan bukti bahwa kolaborasi dan gotong royong dapat melahirkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui momentum Harlah ke-2 ini, kami ingin memperkuat sinergi untuk menghadirkan inovasi, investasi, pemberdayaan ekonomi umat, serta mendukung program pembangunan nasional,” ujar Joko Suprianto.

Salah satu agenda utama dalam Harlah ke-2 APWNU adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah mitra strategis sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengembangan berbagai program ekonomi, investasi, energi, media, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun para pihak yang menandatangani kerja sama tersebut adalah:
1. PT Vgreen Global Charging Station Investment Indonesia
2. PT Mekar Asta Nusantara
3. Green Research Investment
4. PT Titisan Batara Sakti
5. PT Media Sembilan Bintang Nusantara
6. PT Nusantara Loka Mandiri
7. H. Slamet.

Penandatanganan kerja sama ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat ekosistem investasi, pengembangan energi hijau, transformasi digital, media, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi fokus APWNU.

Selain penandatanganan kerja sama strategis, APWNU juga melakukan Launching Program APWNU 2026, yang menandai dimulainya sejumlah inisiatif baru yang akan dijalankan secara nasional, yaitu:
• Hajj TV, sebagai media informasi, edukasi, dan dakwah berbasis digital.
• Perpustakaan Digital APWNU, untuk mendukung peningkatan literasi dan akses pengetahuan masyarakat.
• Buku “Obah Mamah”, sebagai karya inspiratif yang mengangkat nilai-nilai pemberdayaan dan keteladanan.
• NUSA Token, sebagai langkah awal pengembangan ekosistem ekonomi digital dan teknologi berbasis komunitas.

Peluncuran program-program tersebut menunjukkan komitmen APWNU dalam menjawab tantangan zaman melalui inovasi, digitalisasi, serta penguatan ekonomi berbasis kolaborasi.

Selain menjadi ajang silaturahmi dan refleksi organisasi, Harlah ke-2 APWNU juga menjadi wadah untuk memperkuat kemitraan antara dunia usaha, investor, media, komunitas, dan masyarakat dalam menciptakan peluang-peluang baru yang produktif dan berkelanjutan.

“Kami optimis bahwa melalui kolaborasi yang semakin kuat, APWNU dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi nasional, pemberdayaan masyarakat, dan kemajuan Indonesia. Harlah ke-2 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari langkah yang lebih besar menuju masa depan yang lebih baik,” tutup Joko Suprianto.

Dengan semangat “2 Tahun Mengabdi, Sinergi untuk Negeri”, APWNU menegaskan komitmennya untuk terus menjadi organisasi yang profesional, inklusif, dan adaptif dalam mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

Tentang APWNU
Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara (APWNU) merupakan organisasi yang menghimpun pelaku usaha, profesional, akademisi, dan masyarakat yang berkomitmen mendorong tata kelola usaha yang berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi umat, investasi produktif, serta penguatan kolaborasi untuk pembangunan nasional.

Artikel Harlah ke-2 APWNU: 2 Tahun Mengabdi, Sinergi untuk Negeri pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Kementerian Luar Negeri Taiwan secara khusus meluncurkan video promosi WHA berdurasi tiga menit berjudul “Taiwan Cares Beyond Borders” https://youtu.be/YImNhmgMdCk?si=2m2dt5-gOCkG-LIj serta video teaser pameran berdurasi 30 detik https://youtu.be/Q11BPKycUGo?si=zf4evb3nPnbzfItn

Video promosi tersebut ditayangkan perdana dalam konferensi pers bersama yang dipimpin Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Shih Chung-liang pada 11 Mei 2026.

Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa kedua video tersebut menampilkan kemampuan inovatif serta pengalaman praktis Taiwan dalam bidang layanan kesehatan cerdas, perawatan kesehatan, dan kerja sama kesehatan internasional.

Selain itu, video tersebut juga menegaskan komitmen Taiwan untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dalam menjaga kesejahteraan kesehatan global.

Taiwan telah lama berinvestasi dalam bidang kesehatan publik, teknologi medis, dan kerja sama kesehatan internasional, sehingga memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan kontribusi bagi tata kelola kesehatan global, serta siap berbagi pengalaman dan menjalin kolaborasi demi meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat dunia.

Video promosi WHA “Taiwan Cares Beyond Borders” mengangkat tema “kehidupan hingga usia seratus tahun” dan tren penuaan populasi global, sejalan dengan perhatian besar WHO terhadap isu penuaan sehat dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui narasi yang hangat, video ini menggambarkan kebutuhan baru masyarakat berusia panjang terhadap kesehatan, perawatan, dan kehidupan yang bermartabat. Isi video menyoroti keunggulan Taiwan dalam mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, kecerdasan buatan, semikonduktor, serta layanan kesehatan guna mengembangkan teknologi kesehatan dan layanan medis cerdas, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, lebih mandiri, dan lebih bermartabat seiring bertambahnya usia, sekaligus menyediakan solusi kesehatan yang lebih berorientasi pada manusia bagi masyarakat lanjut usia.

Pada bagian penutup video, visual utama kampanye WHA tahun ini ditampilkan melalui ilustrasi Taiwan yang dibentuk dengan rangkaian sirkuit chip. Slogan utama “Chip in with Taiwan” serta slogan pendukung “WHO Cares? TAIWAN Cares!” menegaskan partisipasi aktif Taiwan dalam kerja sama kesehatan internasional melalui inovasi teknologi dan kapabilitas medisnya demi mewujudkan visi kesehatan global.

Sementara itu, video teaser pameran berfokus pada kebutuhan masyarakat lanjut usia dan layanan kesehatan, yang menampilkan bagaimana Taiwan mengintegrasikan teknologi semikonduktor, kecerdasan buatan, dan layanan kesehatan cerdas guna menghadirkan solusi kesehatan yang lebih presisi, lebih responsif, dan lebih berorientasi pada kebutuhan manusia.

Video tersebut juga mengundang masyarakat internasional untuk menghadiri “Taiwan Smart Medical & HealthTech Expo” yang akan berlangsung pada 17–19 Mei di Hotel President Wilson, Jenewa, Swiss, guna menyaksikan secara langsung praktik inovatif serta potensi kerja sama Taiwan dalam bidang layanan kesehatan internasional.

Video promosi WHA dan video teaser pameran ini akan disebarluaskan secara daring kepada audiens utama di berbagai kawasan dunia, serta dipublikasikan melalui kanal YouTube resmi Kementerian Luar Negeri Taiwan, kanal YouTube “Trending Taiwan”, dan platform media sosial resmi seperti Facebook, Instagram, Threads, serta X.

Kantor perwakilan Taiwan di luar negeri juga akan turut membantu promosi tersebut, dengan harapan masyarakat internasional dapat semakin memahami kontribusi nyata Taiwan terhadap kesejahteraan kesehatan global serta semakin mendukung partisipasi bermakna Taiwan dalam WHO dan WHA.

Artikel Kemlu Taiwan Rilis Taiwan Smart Medical & HealthTech Expo, Tunjukkan Inovasi dalam Jaga Kesehatan Global pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

INDONESIA UPDATE – Di tengah tantangan global berupa penuaan populasi dan keterbatasan tenaga kesehatan, transformasi digital di sektor kesehatan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan.

Taiwan telah memperkenalkan visi “Healthy Taiwan” dengan menjadikan pengembangan layanan kesehatan digital sebagai salah satu prioritas utama. Melalui integrasi big data, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi komputasi awan (cloud), sistem ini berupaya meningkatkan kualitas serta efisiensi layanan kesehatan sekaligus mendorong terciptanya model pelayanan baru yang berorientasi pada perawatan holistik dan manusia sebagai pusat pelayanan.

Taiwan didukung oleh kekuatan industri teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang maju serta fondasi Sistem Asuransi Kesehatan Nasional (NHI) yang selama bertahun-tahun telah menghimpun data kesehatan berkualitas tinggi. Fondasi tersebut menjadi landasan penting dalam pengembangan layanan kesehatan pintar.

Berdasarkan hal itu, Taiwan meluncurkan platform kesehatan digital nasional yang dikenal sebagai “Kerangka 3-3-3”, yang mengintegrasikan tiga ruang kesehatan utama, tiga standar utama data kesehatan, serta tiga pusat tata kelola AI nasional guna membangun infrastruktur kesehatan digital yang komprehensif.

Dalam kerangka tersebut, Taiwan mendorong integrasi rekam medis elektronik di lebih dari 400 rumah sakit di seluruh negeri serta mengadopsi standar internasional seperti Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) untuk memastikan interoperabilitas lintas institusi. Melalui penerapan kerangka keamanan siber Zero Trust, data kesehatan dapat dibagikan dan dimanfaatkan secara aman dan efektif.

Berbagai kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil yang nyata. Dalam pengelolaan penyakit kronis, “Platform Dokter Keluarga” memanfaatkan prediksi risiko berbasis AI guna membantu tenaga medis memberikan pelayanan yang lebih personal, sehingga memungkinkan pergeseran dari pendekatan pengobatan reaktif menuju manajemen kesehatan yang bersifat preventif dan proaktif.

Di bidang integrasi data kesehatan, sistem MediCloud menyediakan akses real-time terhadap rekam medis pasien dan informasi obat-obatan, sementara peningkatan visualisasi hasil pemeriksaan serta interpretasi pencitraan medis berbantuan AI turut meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Pengelolaan kesehatan pribadi masyarakat juga terus diperkuat. Platform “My Health Bank” kini telah digunakan oleh lebih dari 50 persen populasi dan dapat diintegrasikan dengan data dari perangkat wearable, sehingga mendorong masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam menjaga kesehatannya.

Dalam digitalisasi pengobatan kanker, Taiwan memanfaatkan standar FHIR untuk pertukaran data Next-Generation Sequencing (NGS), yang mempercepat proses peninjauan sertifikasi penyakit katastropik dan penggunaan medis terkait, sehingga memperluas akses terhadap pengobatan yang tepat waktu. Selain itu, penerapan kartu asuransi kesehatan virtual, resep elektronik, dan layanan telemedicine secara efektif mampu mengatasi hambatan geografis maupun waktu, sekaligus memperluas akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan dan layanan berbasis rumah.

Taiwan juga telah membangun kerangka tata kelola yang komprehensif guna mendorong pengembangan AI klinis. Sebanyak 19 pusat AI medis nasional telah dibentuk, mencakup tata kelola yang bertanggung jawab, validasi klinis, serta evaluasi dampak, guna memastikan bahwa penerapan AI berlangsung secara aman dan andal mulai dari tahap pengembangan hingga implementasi.

Hingga saat ini, lebih dari 50 produk AI medis telah memperoleh persetujuan regulasi, termasuk untuk mendukung deteksi dini kanker, prediksi kejadian kardiovaskular, dan dukungan pengambilan keputusan klinis.

Taiwan juga memiliki 13 rumah sakit yang masuk dalam daftar “World’s Best Smart Hospitals 2026” versi Newsweek, menempatkan Taiwan di posisi kedua di Asia dan menunjukkan daya saing internasional yang kuat.

Selain itu, Taiwan tengah mengembangkan platform federated learning yang memungkinkan validasi model AI lintas institusi dan lintas negara tanpa perlu memindahkan data sensitif, serta telah memulai kerja sama dengan mitra di Asia Tenggara guna membangun model pertukaran data internasional yang terpercaya.

Penyakit tidak mengenal batas negara, dan tata kelola kesehatan global memerlukan kolaborasi yang menyeluruh. Taiwan telah membangun ekosistem layanan kesehatan pintar yang digerakkan oleh data, didukung AI, dan diperkuat melalui standar interoperabilitas, sehingga layanan kesehatan dapat diperluas dari rumah sakit ke komunitas dan kehidupan sehari-hari guna mewujudkan pelayanan kesehatan holistik. Pengalaman praktis Taiwan menunjukkan kapasitasnya untuk berkontribusi secara nyata kepada komunitas internasional.

Namun demikian, Taiwan hingga kini masih belum memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) beserta mekanisme terkaitnya. Resolusi Majelis Umum PBB 2758 dan Resolusi World Health Assembly (WHA) 25.1 tidak menyebut Taiwan maupun melarang partisipasi Taiwan dalam WHO dan WHA.

Oleh karena itu, Taiwan dengan tulus menyerukan kepada WHO dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendukung inklusi Taiwan dalam sistem kesehatan global demi memperkuat kelengkapan dan ketahanan tata kelola kesehatan dunia. Taiwan akan terus memajukan layanan kesehatan pintar melalui inovasi digital serta berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global.

Bersama-sama, kita dapat mewujudkan visi kesehatan sebagai hak asasi manusia yang fundamental sebagaimana tercantum dalam Konstitusi WHO, sekaligus memenuhi komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tidak meninggalkan siapa pun.

Artikel Transformasi Layanan Kesehatan Berbasis Digital: Babak Baru Pelayanan Kesehatan Holistik di Taiwan pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Wamenag menegaskan bahwa negara tidak memberikan toleransi terhadap praktik kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan.

“Tidak ada toleransi. Tidak ada perlindungan bagi pelaku. Setiap pihak yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta dikenai sanksi administratif secara tegas,” ujar Romo Syafii di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Kementerian Agama telah mengambil langkah cepat dan terukur melalui koordinasi lintas sektor bersama aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta pemerintah daerah. Penanganan dilakukan secara komprehensif, mencakup proses hukum, pemulihan korban, serta penguatan sistem pengasuhan di lingkungan pesantren.

Sebagai langkah penanganan, Kementerian Agama memberikan instruksi kepada pengelola pondok pesantren terkait untuk:

Menghentikan sementara penerimaan santri baru hingga proses penanganan kasus dinyatakan tuntas dan sistem perlindungan anak dinilai memenuhi standar.

Menonaktifkan pihak yang diduga terlibat atau lalai, serta melakukan penggantian dengan tenaga profesional yang kompeten dalam pengawasan dan pengasuhan.

Melaksanakan pembenahan tata kelola kelembagaan secara menyeluruh dengan mengacu pada standar perlindungan anak yang ketat dan terukur.

Mendukung proses penegakan hukum secara penuh, termasuk mendorong penjatuhan sanksi maksimal apabila terbukti terjadi tindak pidana.

Wamenag menegaskan, Kementerian Agama tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila instruksi tersebut tidak dilaksanakan.

“Apabila tidak dipatuhi, Kementerian Agama akan mengusulkan pencabutan izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wamenag menyampaikan bahwa peristiwa ini menjadi peringatan bagi seluruh lembaga pendidikan keagamaan untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan memastikan lingkungan pendidikan yang aman.

“Pesantren harus menjadi ruang yang aman dan melindungi. Setiap bentuk kelalaian dan pembiaran terhadap kekerasan tidak dapat ditoleransi,” ujarnya.

Kementerian Agama berkomitmen mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas secara transparan dan akuntabel, serta memastikan perlindungan terhadap santri sebagai prioritas utama.

Artikel Wamenag: Keselamatan Santri Harga Mati, Negara Hadir Lindungi Anak di Pesantren pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Putusan tersebut dibacakan oleh ketua majelis hakim Syofia Marlianti Tambunan yang menyatakan bahwa kedua terdakwa, Oktaviani Safitri dan suaminya Wawan Kurniawan, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur hingga menyebabkan trauma. Vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman tiga tahun penjara untuk masing-masing terdakwa.

Dalam tuntutannya, jaksa Tutur Sagala menyatakan bahwa kedua terdakwa melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Kasus ini bermula dari dugaan kekerasan fisik terhadap seorang anak laki-laki berusia enam tahun di kawasan Utan Kayu, Kecamatan Matraman. Korban diketahui merupakan anak kandung Oktaviani yang lahir pada 14 Agustus 2019.

Dalam persidangan terungkap, tindakan kekerasan terjadi pada 11 November 2025 dan 25 November 2025 di rumah para terdakwa. Jaksa menguraikan, pada kejadian pertama, Oktaviani diduga mencubit paha, menggigit tangan, serta memukul pipi dan kaki korban menggunakan alat pijat berbentuk tongkat hingga anak tersebut menangis kesakitan.

Kekerasan kembali terjadi pada 25 November 2025 saat korban secara tidak sengaja menarik rambut ibunya. Terdakwa kembali memukul kaki korban menggunakan alat yang sama. Pada malam harinya, Wawan Kurniawan yang baru pulang bekerja juga ikut melakukan pemukulan setelah mengetahui kejadian tersebut.

Perkara ini terungkap setelah warga sekitar mencurigai suara tangisan korban yang berulang kali terdengar. Seorang warga kemudian melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT setempat. Pada 28 November 2025, warga bersama Ketua RT mendatangi rumah terdakwa dan menemukan kondisi korban dengan wajah memar.

Karena penjelasan dari orang tua korban dinilai tidak meyakinkan, warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kedua terdakwa selanjutnya diamankan oleh aparat dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan.

Hasil visum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri menunjukkan bahwa korban mengalami sejumlah luka di berbagai bagian tubuh, mulai dari memar di wajah, luka di pelipis, hingga bekas luka dan jaringan parut di lengan, paha, punggung, dan kaki. Selain itu, kondisi korban juga tercatat mengalami gizi buruk.

Majelis hakim dalam putusannya menilai perbuatan kedua terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Vonis penjara dua tahun enam bulan dijatuhkan dengan memperhitungkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa.

Artikel Pasutri Pelaku Penganiayaan Anak Dijatuhi Vonis 2,5 Tahun Penjara pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Penetapan tersebut dikeluarkan oleh Ketua PN Jakarta Timur, Iwan Anggoro Warsita, dengan Nomor Perkara 16/Pid.B/2026/PN.Jkt.Tim. Dalam penetapannya, permohonan banding yang diajukan JPU pada 13 April 2026 dinyatakan tidak memenuhi syarat formal.

Sebelumnya, majelis hakim yang dipimpin oleh Dyah Retno Yuliarti memutuskan bahwa Armando Herdian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU, sehingga dijatuhi putusan bebas.

Ketua pengadilan dalam pertimbangannya merujuk pada Pasal 299 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum dan putusan tersebut bersifat berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan banding JPU ditolak.

Selain itu, Ketua PN Jakarta Timur juga memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tim penasihat hukum, serta Jaksa Penuntut Umum.

Meski demikian, muncul sejumlah pandangan yang menilai bahwa KUHAP yang baru belum secara eksplisit mengatur apakah putusan bebas dapat diajukan banding. Pasal 299 KUHAP dinilai lebih mengatur mengenai upaya hukum kasasi, bukan banding.

Guru Besar Fakultas Hukum UKI, Mompang L. Panggabean, menjelaskan bahwa pada umumnya penetapan pengadilan yang bersifat administratif atau prosedural tidak dapat diajukan banding secara terpisah dari pokok perkara. Upaya hukum banding, kata dia, ditujukan terhadap putusan akhir pengadilan tingkat pertama, bukan terhadap penetapan sela atau administratif.

Sementara itu, juru bicara PN Jakarta Timur, Immanuel Taringan, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa penetapan tersebut menegaskan upaya hukum banding atas putusan bebas Armando Herdian tidak dapat diterima.

“Penetapan tersebut menyatakan upaya hukum banding atas putusan Armando tidak dapat diterima karena putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum banding,” ujarnya.

Artikel Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Keluarkan Penetapan Tolak Banding Terkait Putusan Bebas pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Melalui program terbarunya, “Happiness Golden Hope Account (HGHA)”, MMLWF memberikan harapan nyata bagi perempuan berkebutuhan khusus yang menjadi tulang punggung keluarga.

Program ini hadir setelah suksesnya penyelenggaraan 100 CTFP Card of Honor 2026, sebuah momentum penting dalam gerakan kemanusiaan global. Dalam acara tersebut, Presiden Asian Paralympic Committee, Majid Rashed, menyampaikan pesan khusus 100 Celebrities Talk for Paralympic (100 CTFP) yang membuka kesadaran 45 negara Asia akan pentingnya perdamaian dunia melalui gerakan ini.

Dukungan terhadap gerakan 100 CTFP  ini juga datang dari berbagai institusi dunia, termasuk International Paralympic Committee, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, ASEAN Para Sports Federation, National Paralympic Council Singapore, Komite Olahraga Indonesia, serta Perkumpulan Insan Maritim Andalan Indonesia (PIMA).

Program ini menjadi program charity ke-19 MMLWF sekaligus program pertama dari 100 CTFP Indonesia. Fokus utamanya adalah membantu perempuan berkebutuhan khusus kurang mampu yang harus menjadi penopang utama keluarga mereka.

Berangkat dari realitas di lapangan, banyak anak berkebutuhan khusus harus menghadapi kehidupan yang sangat berat setelah kehilangan sosok ibu—yang juga berkebutuhan khusus—dan selama ini menjadi tulang punggung keluarga.

“Kami menanyakan kebutuhan paling mendesak dari keluarga berkebutuhan khusus, lalu menghadirkannya secara langsung. Kami juga mengajak para ibu untuk membuka tabungan emas sebagai bentuk harapan jangka panjang,” ujar Natalia Tjahja, pendiri MMLWF dan 100 CTFP.

Program ini pertama kali dilaksanakan di Bali, dengan empat perempuan berkebutuhan khusus sebagai penerima manfaat perdana. Seiring waktu, program ini berkembang ke berbagai daerah seperti Parung, Pekalongan, Langsa, Banda Aceh, Sleman, dan wilayah lainnya.

Salah satu penerima manfaat, Rosma—seorang pemulung di Banda Aceh—mengungkapkan rasa syukurnya,

“Ini adalah kebahagiaan dari Tuhan. Saya sangat bersyukur bisa terpilih dalam program ini.”

Tak hanya di dalam negeri, program ini kini telah menjangkau tingkat internasional, termasuk Kroasia, Italia, dan Kazakstan.

Perjalanan program ini tidak lepas dari peran generasi muda. Jadrianna Aletta Sutrisno menjadi Lead Youth Leader 100 CTFP Indonesia sekaligus sosok pertama yang memberikan dukungan bagi program ini.

Ia merupakan putri dari Jenny O—penerima penghargaan Women of Influence 100 CTFP Indonesia—dan Sarjono Sutrisno, pemilik Stro World. Dukungan awal dari Jadrianna menjadi fondasi penting dalam menggerakkan keterlibatan generasi muda.

Langkah tersebut kemudian diikuti oleh para Youth Leader 100 CTFP dari berbagai kota dan negara, yaitu Ricardo Ryo (Jakarta), Maira Shasmeen (Jakarta), Nathan K. Christanto (Jakarta), Warren G. Sebastian (Taiwan), Darlene Zhang (Melbourne), Kaylee Allison Yap (Medan), dan Laetitia Purawinata (USA).

Salah satu kisah menyentuh datang dari Enza, warga Italia-Kroasia, bersama putrinya, Allesandra (11).

Dengan penuh kasih, Allesandra turut berbagi untuk membantu Ruk dan Sita—membuktikan bahwa kepedulian dapat tumbuh sejak usia dini.

Enza menyampaikan sebuah refleksi mendalam tentang makna kebahagiaan, “Kebahagiaan sejati dimulai ketika tubuh dirawat dan jiwa dikuatkan—karena tanpa kesehatan, bahkan momen paling indah pun kehilangan maknanya.”

Melalui program ini, seorang lansia berkebutuhan khusus, Ruk, kini mendapatkan akses obat-obatan, asupan gizi selama satu tahun penuh, serta tabungan emas bagi keluarganya. Hal serupa juga dirasakan oleh Sita, yang kini memiliki harapan baru untuk melanjutkan pengobatan.

Inspirasi dari Allesandra( 11)  turut menggerakkan anak-anak lainnya untuk terlibat, di antaranya Aiden Setiawanto (11) di Singapura dan Jasmine Dzakyra Kurniawan (7) di Jakarta.

Keterlibatan ini menunjukkan bahwa gerakan kemanusiaan tidak mengenal usia—anak-anak pun dapat menjadi bagian dari perubahan besar.

Dukungan terhadap program ini terus mengalir dari berbagai tokoh, termasuk Rita Pusponegoro, Jenny O, Karin Linggrid Koh, Dewi S. Hartati, Emmy Ranoewidjojo serta Mepi Lin.

Di tengah dunia yang penuh tantangan, program ini menjadi bukti bahwa harapan masih dapat tumbuh—dari desa, untuk dunia.

Artikel Dari Desa untuk Dunia: MMLWF Indonesia Luncurkan Happiness Golden Hope Account pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 26,05 per lembar saham dengan total nilai mencapai Rp 41,6 miliar atau setara 23,13 persen dari laba bersih. Sepanjang 2025, perseroan mencatat pendapatan usaha sebesar Rp 1,121 triliun dengan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 180,19 miliar.

RUPST juga menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi guna memperkuat strategi bisnis ke depan. Susunan baru yang berlaku efektif sejak penutupan rapat adalah Irfan Setiaputra sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Suharini Eliawati, Lies Hartono, dan Sutiyoso sebagai Komisaris, serta Trisni Puspitaningtyas sebagai Komisaris Independen.

Sementara itu, jajaran Direksi dipimpin oleh Syahmudrian Lubis sebagai Direktur Utama, dengan anggota direksi yakni Cahyo Satriyo Prakoso, Daniel Nainggolan, Eddy Prastiyo, dan Rahmaniar.

Di tengah tantangan ekonomi global, perseroan menyatakan tetap fokus pada inovasi dan efisiensi operasional. Sejumlah langkah yang dilakukan antara lain digitalisasi layanan ticketing, peningkatan fasilitas pengunjung, serta pengembangan konten dan event tematik baru. Strategi tersebut dinilai mampu menjaga kinerja pendapatan tetap stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

Manajemen juga menegaskan bahwa saat ini perseroan berada pada fase krusial untuk melangkah ke tahap transformasi berikutnya. Perubahan mendasar dalam industri destinasi wisata dan leisure mendorong perusahaan untuk tidak hanya menawarkan tempat kunjungan, tetapi juga pengalaman yang lebih bernilai bagi pengunjung.

Ke depan, Ancol diarahkan untuk bertransformasi dari sekadar destinasi wisata menjadi ekosistem terintegrasi yang mampu menghadirkan pengalaman, koneksi, dan nilai tambah bagi pelanggan. Fokus strategi yang akan dijalankan mencakup peningkatan nilai per pengunjung, optimalisasi aset dan ekosistem, pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta penguatan kolaborasi strategis untuk meningkatkan daya saing jangka panjang.

Transformasi ini tidak hanya menjadi strategi bisnis, tetapi juga akan diinternalisasikan sebagai budaya kerja dan penguatan sumber daya manusia dengan disiplin eksekusi yang tinggi.

Perseroan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan semangat baru dalam membangun Ancol yang lebih relevan dan berdampak, tidak hanya bagi masyarakat dan pemegang saham, tetapi juga bagi masa depan kota Jakarta.

Artikel RUPS Ancol 2026 Tetapkan Dirut Baru dan Arah Transformasi Bisnis, Bagikan Dividen Rp41,6 Miliar pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.