Acara ini akan dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, anggota DPR, perwakilan pemerintah daerah, serta para mitra kerja jangka panjang untuk bersama-sama meninjau perjalanan kerja sama bilateral dan menyaksikan penguatan hubungan kemitraan pertanian antara Taiwan dan Indonesia.

Profesor Dr. Yunus dari Universitas Hasanuddin (UNHAS)akan menyampaikan presentasi utama berjudul “Bridging the Past and the Future: The Impact and New Chapter of Collaboration between Hasanuddin University and the Taiwan Technical Mission in South Sulawesi.”

Dalam paparannya, beliau akan mengulas hasil luar biasa dari proyek benih padi di Sulawesi Selatan serta memperkenalkan proyek baru pengembangan benih jagung, yang melambangkan langkah baru dalam kerja sama dan inovasi pertanian antara Indonesia dan Taiwan, membuka babak baru dalam pertukaran teknologi dan pengembangan varietas unggul.

Selain sesi utama, acara ini juga akan menampilkan inovasi terbaru di bidang pertanian cerdas, termasuk sistem pemantauan data lahan dan penerapan teknologi drone dalam manajemen pertanian.

Sesi sore akan berfokus pada dua proyek utama, yaitu “Proyek Peningkatan Produksi dan Pemasaran Bawang Putih dan Bawang Merah di Sumatera Utara” serta “Proyek Penguatan Sistem Pemasaran Sayuran dan Buah di Karawang.”

Selain itu, para guru sekolah pertanian dan perwakilan petani muda akan berbagi pengalaman mereka secara langsung, memperlihatkan kontribusi nyata Taiwan dalam membantu modernisasi dan peningkatan rantai nilai pertanian di Indonesia.

Acara ini tidak hanya menjadi momen untuk meninjau kembali upaya dan kontribusi Taiwan Technical Mission selama hampir setengah abad di Indonesia, tetapi juga menegaskan semangat co-creation (penciptaan bersama), shared prosperity (kemakmuran bersama), dan mutual progress (kemajuan bersama) yang menjadi dasar kerja sama Taiwan–Indonesia.

Taiwan Technical Mission berharap melalui acara ini dapat menyampaikan pesan kepada berbagai pihak bahwa Taiwan Technical Mission adalah mitra yang tepercaya dan berjangka panjang dalam pembangunan pertanian Indonesia, serta akan terus bekerja sama dalam mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan demi masa depan pertanian Indonesia yang lebih maju.

Artikel Taiwan Technical Mission Rayakan 49 Tahun di Indonesia, Mendorong Babak Baru Kerja Sama Pertanian pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

INDONESIA UPDATE – Taiwan kembali menyerukan dukungan internasional agar dapat berpartisipasi secara substantif dalam INTERPOL. Seruan ini disampaikan untuk memperkuat kerja sama global dalam memerangi kejahatan lintas negara yang kian kompleks, terutama melalui pertukaran intelijen secara real-time.

Didirikan pada 1923, INTERPOL kini memiliki 196 negara anggota dan menjadi lembaga kerja sama kepolisian terbesar di dunia setelah PBB. Organisasi ini menjadi pusat koordinasi penanganan terorisme, kejahatan siber, hingga kejahatan terorganisasi melalui jaringan National Central Bureau (NCB). Namun, Taiwan telah dikecualikan selama lebih dari empat dekade karena alasan politik, sehingga tidak memiliki akses terhadap basis data, mekanisme komunikasi, maupun kegiatan resmi INTERPOL.

Kapabilitas Taiwan dalam Memerangi Kejahatan

Meski tidak menjadi anggota, kemampuan penegakan hukum Taiwan diakui luas. Berdasarkan data Numbeo, Taiwan berada di peringkat keempat negara teraman dari 147 negara. Tingkat kejahatan yang rendah, penegakan hukum efektif, serta kerja sama erat antara warga dan polisi menjadi faktor utama.

Taiwan juga mencatat keberhasilan dalam penanganan kasus narkoba, kejahatan siber, dan penipuan lintas negara. Namun tanpa akses ke sistem komunikasi global INTERPOL I-24/7, informasi penting sering tidak dapat dibagi secara cepat. Keterlambatan ini berpotensi menyebabkan lolosnya pelaku, hilangnya barang bukti, dan meningkatnya risiko bagi korban.

Taiwan Merupakan Mitra  Penegakan Hukum yang Andal bagi Negara-negara di Seluruh Dunia

Perkembangan kejahatan lintas negara semakin pesat. Sindikat penipuan, perdagangan manusia, hingga kejahatan berbasis aset digital memanfaatkan pergerakan global untuk menghindari deteksi. Absennya Taiwan dalam INTERPOL menciptakan celah keamanan yang dinilai membahayakan kawasan Indo-Pasifik dan dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, sindikat penipuan bermodus pusat kejahatan online banyak berpindah ke Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Laos. Ribuan korban dari puluhan negara terjerat jaringan ini melalui bujuk rayu pekerjaan palsu. INTERPOL dalam laporan 30 Juni menyebut kejahatan ini sebagai fenomena global, dengan korban mencapai ratusan ribu orang.

Taiwan memiliki rekam jejak kuat dalam menangani kasus seperti ini. Pada 2024, polisi Taiwan mengungkap forum Creative Private Room, platform besar untuk distribusi materi eksploitasi seksual anak berbasis mata uang kripto. Kasus yang melibatkan lintas negara dan teknologi canggih ini menegaskan kesiapan Taiwan berkontribusi dalam penanganan kejahatan siber global.

Dukungan Internasional Menguat

Para pengamat internasional juga menyoroti perlunya keterlibatan Taiwan dalam INTERPOL. Dalam artikel yang berjudul ” Taiwan INTERPOL Exclusion Undermines Global Policing Efforts” dari Australian Strategic Policy Institute, Dr. John Coyne menyebut Taiwan adalah mitra penting di kawasan Indo-Pacific. Pengecualian Taiwan justru menghambat koordinasi penegakan hukum global. Ia menilai infrastruktur Taiwan—termasuk pelabuhan, penerbangan, dan sistem keuangan—merupakan titik strategis yang rawan dimanfaatkan jaringan kriminal.

Taiwan menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan mitra internasional, berbagi keahlian, dan berpartisipasi dalam upaya global memerangi kejahatan lintas negara. Karena itu, negara-negara dunia didorong untuk mendukung Taiwan hadir sebagai pengamat dalam Sidang Umum INTERPOL serta dilibatkan dalam pertemuan dan mekanisme kerja sama organisasi tersebut.

Artikel Seruan Dukung Partisipasi Taiwan di INTERPOL untuk Perkuat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

INDONESIA UPDATE – Taiwan selaras dengan dunia menghadapi risiko iklim, mendorong partisipasi luas demi pembangunan berkelanjutan
Perubahan iklim dengan cepat mengubah struktur ekonomi global dan peta risiko dunia. Taiwan tidak luput dari tantangan ini. Pada musim panas 2025, wilayah selatan dan timur Taiwan dilanda topan beruntun dan hujan lebat, menyebabkan banjir besar di banyak daerah. Bencana tersebut menegaskan betapa ekstremnya dampak perubahan iklim terhadap pembangunan wilayah dan keselamatan publik.

Sebagai anggota bertanggung jawab dalam komunitas internasional, Taiwan terus melangkah selaras dengan upaya global membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat praindustri. Pada 2025, pemerintah menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) 2035 yang transparan, menetapkan target jelas untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon. Taiwan juga secara rutin menerbitkan National Inventory Reports dan Biennial Transparency Reports tentang gas rumah kaca, sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan emisi dan mendukung upaya dunia menahan laju pemanasan global.

Sejak menjabat pada 2024, Presiden Lai Ching-te meluncurkan National Project of Hope — visi kebijakan untuk pertumbuhan hijau dan transisi menuju netral karbon pada 2050. Pemerintahnya menetapkan lima strategi utama: mengembangkan energi hijau cerdas, mendorong transformasi industri ganda (digital dan hijau), membangun gaya hidup berkelanjutan, memperkuat peran pemerintah dalam transisi, serta memastikan transisi yang adil bagi semua.

Pada Juni 2024, dibentuk Komite Perubahan Iklim Nasional di bawah Kantor Presiden guna menggerakkan partisipasi masyarakat dan memperkuat dialog tentang tata kelola iklim. Dari sini, Taiwan menargetkan pengurangan emisi sebesar 26–30 persen pada 2030 dan 36–40 persen pada 2035 dibandingkan tahun dasar.

Target jangka menengah sebagai penuntun menuju net-zero 2050
Taiwan menempatkan target jangka menengah sebagai strategi inti menuju emisi nol bersih pada 2050. Kerangka tata kelola iklim berbasis aksi kini terus diperkuat melalui Climate Change Response Act, yang secara hukum menetapkan target net-zero 2050.

Sejalan dengan pembaruan NDC di bawah Paris Agreement, Taiwan secara sukarela melaksanakan komitmen Pasal 4 perjanjian tersebut. Target pengurangan emisi 2030 ditingkatkan menjadi 28 persen ± 2 persen dibandingkan 2005, dengan sasaran 32 persen ± 2 persen pada 2032 dan 38 persen ± 2 persen pada 2035.

Untuk mendukung hal ini, Taiwan meluncurkan Comprehensive Carbon Reduction Action Plan, di mana tiap kementerian meninjau ulang dan memperkuat program mitigasinya. Di sisi lain, Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan memimpin koordinasi atas 20 aksi mitigasi unggulan — termasuk percepatan tenaga surya dan angin lepas pantai, teknologi panas bumi, penyimpanan energi, bahan bakar rendah karbon dan hidrogen, penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS), efisiensi energi, elektrifikasi kendaraan niaga, bahan bakar penerbangan berkelanjutan, pertanian rendah karbon, serta gaya hidup berkelanjutan net-zero.

Upaya ini didukung enam inovasi kelembagaan: inovasi teknologi, dukungan keuangan, penetapan harga karbon, adaptasi regulasi, pengembangan tenaga kerja hijau, dan partisipasi masyarakat.

Transparansi, keadilan, dan partisipasi publik
Meski bukan anggota UNFCCC, Taiwan secara sukarela menyesuaikan diri dengan kerangka kerja internasional dan mengajukan target pengurangan gas rumah kaca 2035 (NDC 3.0) pada 2025 — sesuai pedoman Pasal 4 Paris Agreement. NDC ini menampilkan ambisi yang sebanding dengan negara maju lain dan mencakup 10 dimensi utama, termasuk keadilan, tata kelola iklim, energi hijau, transformasi industri, keuangan hijau, gaya hidup berkelanjutan, transisi adil, kerja sama internasional, adaptasi iklim, serta perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, anak, dan remaja.

Proses penyusunan NDC 3.0 melibatkan dialog publik yang luas — dari pemerintah, akademisi, industri, hingga masyarakat sipil, termasuk komunitas adat dan mahasiswa. Masukan mereka memastikan kebijakan iklim Taiwan bersifat inklusif, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Membangun mekanisme harga karbon ganda
Tahun ini, Taiwan resmi memberlakukan sistem biaya karbon (carbon fee system) dengan tarif awal sekitar US$10 per ton CO₂e — tonggak penting dalam kebijakan iklim nasional. Dana dari biaya ini akan digunakan secara khusus untuk mendukung pengurangan emisi di sektor-sektor berisiko tinggi, sekaligus menjaga keadilan dan mendorong partisipasi industri. Diharapkan, kebijakan ini dapat menekan emisi hingga 37 juta ton CO₂e pada 2030.

Langkah berikutnya adalah memperkenalkan skema perdagangan emisi (ETS) secara bertahap, membentuk sistem harga karbon ganda (dual-track carbon pricing). Dengan demikian, Taiwan menyiapkan landasan untuk bergabung dengan pasar karbon internasional sesuai Pasal 6 Paris Agreement.

Memperkuat adaptasi dan ketahanan nasional
Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, Taiwan mengimplementasikan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Nasional yang diperbarui setiap empat tahun. Rencana ini mencakup tujuh bidang utama: infrastruktur, sumber daya air, tata guna lahan, wilayah pesisir, energi dan industri, pertanian dan keanekaragaman hayati, serta kesehatan masyarakat.

Pemerintah pusat dan daerah juga membentuk Heat Adaptation Strategy Alliance untuk menghadapi ancaman gelombang panas, menggabungkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta guna memperkuat ketahanan nasional.

Menuju era baru aksi iklim global
KTT Iklim COP30 di Belém, Brasil, akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan lima tahun pelaksanaan Paris Agreement. Taiwan selaras dengan dunia melalui penyerahan NDC 3.0 dan laporan transparansi dua tahunan pertama — bukti konsistensi dan komitmen Taiwan terhadap tata kelola iklim global.

Taiwan terus berupaya mempercepat transisi menuju net-zero melalui penetapan harga karbon, restrukturisasi ekonomi, dan kebijakan adaptasi berkelanjutan. Namun Taiwan juga menegaskan: mencapai net-zero adalah tanggung jawab bersama umat manusia.

Pemerintah Taiwan menyerukan dukungan dunia agar dapat berpartisipasi dalam COP30 dalam semangat “Global Mutirão” — kolaborasi global untuk memperkuat solidaritas dan mempercepat aksi iklim. Bersama, kita dapat mewujudkan implementasi penuh Paris Agreement dan membangun dunia bebas emisi.

Artikel Partisipasi Taiwan dalam “Global Mutirão” untuk Transisi Iklim pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Acara ini dihadiri secara meriah oleh sekitar 800 tamu undangan, termasuk pejabat pemerintah Indonesia, anggota parlemen, korps diplomatik, komunitas Tionghoa, pengusaha Taiwan, lembaga pemikir (think tank), kalangan seni dan budaya, serta media.

Representative TETO Bruce Hung dalam sambutannya menyampaikan bahwa semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI) memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan modern, dan Taiwan berada di pusat revolusi AI karena posisinya yang krusial dalam ekosistem global elektronik dan semikonduktor.

Ia menambahkan, pameran teknologi internasional COMPUTEX yang diselenggarakan di Taipei tahun ini telah menjadi ajang AI paling bergengsi di dunia. Para CEO dari perusahaan teknologi terkemuka hadir langsung di COMPUTEX, dan Nvidia  bahkan mengumumkan pendirian kantor pusat Nvidia serta pusat superkomputer AI pertama di Taipei. sekaligus menegaskan posisi penting Taiwan dalam industri semikonduktor global.

Hubungan Taiwan dan Indonesia dalam bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan pertukaran antar masyarakat juga sangat erat. Taiwan merupakan mitra dagang terbesar ke-10 sekaligus salah satu sumber investasi asing penting bagi Indonesia. Nilai perdagangan bilateral Taiwan-Indonesia pada tahun 2024 mencapai hampir 11 miliar dolar AS.

Dalam hal pertukaran masyarakat, saat ini terdapat lebih dari 320.000 pekerja migran Indonesia dan sekitar 18.000 pelajar Indonesia yang bekerja dan belajar di Taiwan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan pendidikan Taiwan yang ramah telah memberikan peluang perkembangan dan jaminan hidup yang baik bagi komunitas Indonesia di Taiwan.

Selain itu, Taiwan juga berkomitmen memperkuat kerja sama di bidang pariwisata, pertanian, dan kesehatan dengan Indonesia.

Dalam rangka memperkuat hubungan antara Taiwan dan komunitas  internasional, Taiwan berpedoman pada visi Presiden Lai Ching-te tentang “Diplomasi Berbasis Nilai”, serta konsep “Diplomasi terpadu ” yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung.

Taiwan secara aktif memperluas kerja sama global dan terus memperdalam kemitraan dengan negara-negara yang memiliki nilai serupa dalam tiga pilar utama: demokrasi, perdamaian, dan kemakmuran.

Sebagai anggota komunitas global yang aktif dan bertanggung jawab. Taiwan bersedia berbagi keunggulannya dalam bidang kesehatan, pertanian, dan manufaktur semikonduktor.

Slogan “Taiwan Can Help” (Taiwan Bisa Membantu) bukan sekadar kata-kata, tetapi merupakan aksi nyata. Meski Taiwan adalah negara kecil, ia memiliki banyak pengalaman sukses yang dapat dibagikan dengan dunia untuk berkontribusi secara bermakna dalam menciptakan kekuatan positif global.

Pada resepsi Hari Nasional tahun ini, siswa dari Sekolah Taipei di Jakarta tampil mempersembahkan pertunjukan spesial. Selain itu, tamu undangan disuguhi berbagai kuliner khas Taiwan yang terkenal, seperti xiaolongbao Din Tai Fung, minuman teh Chatime, bubble tea Xing Fu Tang, es serut Taiwan, teh oolong dari 63 Tea House, serta kopi “Golden Malabar” yang diproduksi oleh pengusaha Taiwan di Indonesia.

Sebuah pahatan es raksasa berbentuk Gedung Taipei 101 juga dipajang di lokasi, memungkinkan para tamu merasakan suasana “rasa Taiwan” meskipun berada di Indonesia.

Acara resepsi juga menayangkan film “Resilient Taiwan” yang diproduksi oleh Kementerian Luar Negeri Taiwan, yang memperkenalkan kemajuan teknologi, politik, dan ekonomi Taiwan, menampilkan keindahan alam yang memperlihatkan keberagaman budaya Taiwan.

Resepsi Hari Nasional tahun ini diakhiri secara meriah dengan doa dan ucapan selamat dari para tamu undangan.

Artikel Taipei Economic and Trade Office di Indonesia Gelar Resepsi Hari Nasional Republik of China (Taiwan) ke-114 pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.

Saat ini, dunia menghadapi ketidakpastian dan tantangan yang semakin meningkat—mulai dari konflik yang berkepanjangan serta kemunduran demokrasi dan disinformasi global. Rezim otoriter semakin sering menggunakan taktik abu-abu (gray-zone) yang melemahkan tatanan internasional berbasis aturan.

Dalam lingkungan global yang rapuh ini, perdamaian tidak bisa dianggap remeh.  Negara-negara demokrasi harus bersatu untuk memperkuat ketahanan dan menjaga nilai-nilai bersama.

Taiwan adalah pemain kunci di kawasan Indo-Pasifik. Berada di garis depan rantai pulau pertama Indo-Pasifik, Taiwan menjadi benteng melawan ekspansi otoriter.

Taiwan juga berkontribusi besar pada stabilitas dan kemakmuran melalui perekonomian yang tangguh dan ekosistem semikonduktornya.

Sebagai ekonomi terbesar ke-21 di dunia, Taiwan memimpin dalam bidang kecerdasan buatan dan semikonduktor—memproduksi lebih dari 60 persen cip dunia dan 90 persen cip tercanggih.

Kekuatan ekonomi ini mendorong pertumbuhan global dan menjadikan Taiwan mitra yang tak tergantikan bagi pembangunan dunia di berbagai bidang.

Taiwan bertekad mempertahankan nilai-nilai demokrasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pemerintahan Presiden Lai Ching-te meluncurkan Empat Pilar Perdamaian tahun lalu, yang mencakup peningkatan anggaran pertahanan dan ketahanan masyarakat.

Taiwan tidak mencari konflik dengan Tiongkok, tetapi tetap mendorong Beijing untuk melanjutkan dialog berdasarkan kesetaraan dan martabat.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga menerapkan strategi “Diplomasi Terpadu” memadukan kekuatan diplomasi, pertahanan, teknologi dan ekonomi untuk memperluas peran internasional Taiwan, serta berkontribusi pada dunia yang lebih stabil dan sejahtera.

Melalui rantai nilai demokrasi global, Taiwan memperkuat kemitraan dengan negara-negara demokrasi yang menghadapi risiko geopolitik yang tidak pasti untuk melawan pengaruh otoriter, memajukan hak asasi manusia, meningkatkan tata kelola digital, dan menegakkan tatanan internasional berbasis aturan.

Ketahanan Taiwan menghadapi ancaman otoriter membuktikan bahwa demokrasi dapat bertahan dan berkembang dalam tekanan.

Sebagai kekuatan ekonomi yang berkembang pesat, Taiwan memimpin dalam produksi semikonduktor dan teknologi canggih. Kekuatan ekonominya mendorong inovasi dan pertumbuhan di sektor Artificial Intelligence (AI) digitalisasi, dan kesehatan.

Untuk memperkuat posisi ini, Taiwan meluncurkan strategi diplomasi ekonomi yang berfokus pada “rantai pasok non-merah’ (non-red supply chains), untuk melindungi industri strategis dari intervensi otoriter.

Taiwan juga secara aktif mendorong Proyek Kemakmuran Sekutu Diplomatik, dengan memanfaatkan kolaborasi publik-swasta untuk mengonsolidasikan sumber daya pemerintah dan memanfaatkan kekuatan industri Taiwan demi pembangunan yang saling menguntungkan.

Inisiatif tersebut mencakup:

~ Kerja sama dengan Paraguay dalam mengembangkan sistem informasi rumah sakit terintegrasi (HIS) untuk meningkatkan manajemen informasi medis nasional.

~ Bermitra dengan Eswatini dalam proyek fasilitas cadangan minyak guna memperkuat keamanan energi dan merangsang industri lokal.

~ Membantu Palau menjadi negara kepulauan cerdas dan berkelanjutan sebagai wujud komitmen Taiwan terhadap kerja sama internasional yang berkelanjutan.

Sayangnya, meskipun Taiwan memberikan kontribusi besar bagi dunia, Taiwan tetap belum diakui oleh sebagian besar komunitas internasional, dan masih tersisih dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pengecualian yang tidak adil ini akibat interpretasi keliru Resolusi Majelis Umum PBB 2758. Resolusi tersebut secara keliru dikaitkan “Prinsip Satu China” dan China terus menggunakannya sebagai senjata untuk menghalangi partisipasi Taiwan.

Resolusi 2758 tidak menentukan status Taiwan—resolusi itu hanya membahas representasi China di PBB. Resolusi itu tidak menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan juga tidak memberi RRT hak untuk mewakili Taiwan dalam sistem PBB.

Meskipun demikian, PBB tunduk pada tekanan politik Tiongkok, menggunakan resolusi tersebut sebagai alasan untuk mengecualikan Taiwan dari komunitas internasional.

Taiwan terus menyuarakan ketidakadilan ini dan mendapatkan semakin banyak dukungan.

Seiring meningkatnya dukungan yang kian menguat dari internasional, negara-negara di seluruh dunia semakin menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, baik dalam forum bilateral maupun multilateral seperti KTT G7.

Lembaga eksekutif dan legislatif di banyak negara juga secara terbuka menegaskan bahwa Resolusi 2758 tidak menentukan status Taiwan maupun melarang partisipasinya dalam organisasi internasional, termasuk sistem PBB.

Menjelang ulang tahun PBB ke-80, dan sisa lima tahun pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)—sudah saatnya PBB memenuhi visinya “tidak meninggalkan siapa pun” dengan melibatkan Taiwan.

Taiwan mengundang dunia untuk “chip in with Taiwan” mengakui peran dan kontribusi Taiwan di panggung global.

Hanya dengan bekerja sama kita dapat menciptakan masa depan yang lebih damai dan makmur bagi kawasan Indo-Pasifik dan dunia.

Artikel “Chip in with Taiwan” Demi Perdamaian dan Kemakmuran Global pertama kali tampil pada Medianya GenZ dan Millenial.